MEMBACA AGENDA POLITIK DIBALIK WABAH CORONA

Oleh : Abd. Latif

Wabah corona yang demikian menakutkan dunia, ternyata dipandang remeh oleh para pejabat di Indonesia. Betapa tidak ditengah wabah yang begitu hebat para pejabat dengan enaknya bercanda “corona itu comunitas rondo nakal”  pejabat negara yang lain dengan sombongnya berkata “RI satu-satunya negara besar di asia yang tak akan kena corona” Sebagian pejabat dengan percaya diri berkata “kita kebal corona karena doyan makan nasi kucing” pejabat yang lain lagi juga begitu percaya diri dan berkata “virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah”. Inilah respon para pejabat-pejabat penting negara.

Berkaca dari negara-negara dunia dalam merespon wabah corona. Filipina siap memecat pegawainya yang memberikan kesempatan warga China masuk negaranya. Rusia memperketat akses masuk dengan menempatkan puluhan dokter lengkap dengan alat di semua bandara. Korea utara lebih sadis lagi, pimpinan tertinggi Kim Jong Un memerintahkan tentaranya untuk menembak mati warga China yang mencoba masuk negaranya. Tapi sebaliknya di Indonesia, warga China dibukakan pintu selebar-lebarnya. Bahkan mereka diberi diskon 30% ketika mau masuk Indonesia.

Disaat negara-negara dunia lockdown, tututan dari para pakar dan tenaga ahli medis untuk melakukan hal yang sama, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Kini malah memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dari sini muncullah banyak pertanyaan. Mengapa hampir semua pejabat merespon dengan nada yang sama, kompak, seolah sudah terencana? Mengapa tidak lockdown sebagaimana negara-negara yang lain? Ada apakah dengan para penguasa negeri ini? Adakah agennda politik dibalik wabah corona ini?

Melihat respon para pejabat yang begitu kompak dan menganggap remeh covid-19 dari awal hingga kini, dapat diartikan bahwa dimungkinan para pejabat sudah banyak informasi terkait covid-19. Tentang bagaimana karakter virus, kelemahan virus, atau penyebarannya, berapa lama, serta bagaimana pemenfaatannya untuk kepentingan politik. Hal ini sangat dimungkinkan karena hubungan pemerintah RI dengan pemerintah China sebagai sumber virus begitu dekat. Kedekatan indo-china bisa dilihat dari berbagai kerjasama dan bantuan-bantuan serta serta proyek-proyek yang diborong china. Hutang Indonesia pun semakin besar kepada china. Ketergantungan dan pengaruh china di indonesiapun semakin kuat. Hal ini diperkuat dengan terus masuknya TKA China ke Indonesia hingga hari ini, padahal TKI dilarang pulang, rakyat didisiplinkan. Disaat inilah para politikus itu berhasil memanfaatkan kesempatan. 

Dari sini kita bisa melihat kemungkinan adanya konspirasi untuk kepentingan politik. Sikap ngotot pemerintah yang menolak lockdown adalah dimungkinkan hasil dari agenda politik ini. Dengan menolak lockdown pemerintah bisa memperpanjang wabah dengan memanfatkannya untuk kepentingan politik. Mengapa wabah perlu diperpanjang? Keuntntungan apa yang dapat di raih rezim dari wabah ini?

Ada banyak keuntungan rezim dengan wabah corona yang tak kunjung berakhir ini. diantara keuntungan itu adalah bahwa wabah ini telah menjadi senjata untuk menutupi berbagai kebusukan para politikus dari kalangan rezim. Serta dapat menutupi kegagalan-kegagalan rezim dalam mengelola negeri ini. Kasus harun masiku sampai hari ini tak ada kabar beritanya. Berbagai kasus korupsi lainnya seperti BLBI, JIWASRAYA, ASABRI, RS. SUMBER WARAS, INALUM, PELINDO II, BUMI PUTERA, GARUDA INDONESIA, PERTAMINA, serta beberapa kasus KPK lenyap begitu saja ditelan corona. 

Dengan wabah ini pula rezim kembali mendapatkan kucuran dana (hutang) dari bank dunia. Ditengah wabah ini pula rezim telah menjual aset-aset negara. Alasan corona menjadi sangat logis, walau sebenarnya hanya untuk kepentingan politik semata. Hancurnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dipandang bisa menjatuhkan posisinya. Oleh karena itu bagaimana bisa bertahan dengan kondisi darurat, dibuatlah Undang-Undang No.1 tahun 2020. Dunia tahu tidaklah sebuah Undang-Undang itu dilegalkan dengan gratis. Dibutuhkan dana besar untuk itu. Fakta menunjukan kucuran dana hasil penjualan aset negara itu ternyata hanya untuk kepentiangan kekuasaanya, bukan untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Sadis bukan?

Selain dapat mempertahankan kekuasaannya dengan wasilah wabah corona, para politikus inipun memanfaatkan wabah ini untuk membebaskan para pendukung-pendukungnya. Terbitlah Permenkum HAM Nomer 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomer 19 Tahun 2020, untuk membebaskan 30.000 simpatisan dan rekan kerjanya. Padahal jika benar alasan corona dan kemanusiaan tentulah Ust. Abu Bakar Ba’ashir di bebaskan juga. Dan bukankah sampai hari ini rezim terus memasukan para aktivis ke penjara? artinya disisi lain mereka bermaksud mengeluarkan kroni-kroninya disisi lain mereka terus memburu lawan-lawan politiknya.
Darurat sipil adalah senjata terakhir untuk memukul terus lawan-lawan politik rezim. Rezim semakin sadar bahwa apa yang dilakukan pasti mendapat tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang mukhlis. Oleh karena itu dipersiapkanlah senjata  untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis. Dan usaha pembungkaman itu haruslah legal sesuai Undang-Undang. Darurat sipil adalah wasilah yang tepat.

Melalui dukungan para pemilik modal dan pengusaha atau para kapital, rezim terus berjuang disahkannya Omnibus law. Ditengah wabah yang sengaja dipelihara ini, mereka berusaha mengambil hati para pengusaha dengan segera dilegalkannya Omnibus Law. Karena mereka faham bahwa yang menyokong mereka berkuasa adalah para kapital.

Inilah kejamnya sistem demokrasi. tidak ada rasa kemanusiaan sedikitpun didalamnya. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, faktanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk bangsat. Masihkah kita akan selalu ditipu oleh demokrasi. saatnya campakkan demokrasi kembali kepada aturan Ilahi Robbi. Khialafah adalah sebuah system yang jelas-jelas melindungi, belumkah kita menyadari?