KRIMINAL KIAN MENGANCAM, KHILAFAH KIAN DIHARAPANKAN

Oleh : A bd. Latif

Ibarat melepaskan singa-singa dari kandang karena alasan menyelamatkan nyawanya yang terancaman. Itulah gambaran kebijakan yang kini diterapkan dalam sistem kapitalisme sekuler. Memang sulit untuk dinalar, tapi itu telah menjadi kenyataan. Akhirnya menjadi blunder yang kian membahayakan serta menambah ancaman ditengah wabah yang kian menakutkan.

Pasca dibebaskannya 36.554 narapidana oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui program asimilasi dan integrase, kini menambah deretan Panjang aksi kejahatan. Pasalnya kriminalitas di berbagai daerah kian meningkat tajam dan kian mengancam kehidupan. Pencopetan, perampokan, pencurian, menambah deretan berita diberbagai media. Ternyata mereka yang sudah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, banyak yang terjun kembali ke dunia kriminal.

Tidak hanya berbuat kriminal, mereka juga telah membentuk sindikat atau kelompok yang terorganisasi secara nasional. Kelompok Anarko, vandalisme muncul begitu cepat pasca pembebasan 36.554 narapidana. Kelompok Anarko memprovokasi untuk melakukan aksi penjarahan dengan tujuan menimbulkan keresahan ditengah wabah corona yang tak kunjung hilang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyebutkan bahwa kelompok anarko telah menyusun skenario agar tercipta penjarahan di sejumlah wilayah dipulau jawa saat wabah virus corona berlangsung. Ia berkata “Pada 18 April 2020 mereka berencana melakukan aksi besar-besaran di pulau jawa, vandalisme, tujuannya menciptakan keresahan, dan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan keonaran hingga penjarahan” ujar Nana dalam konferensi pers. sabtu, 11/4/2020 (CNN Indonesia, 11/4) menurut Nana, motif mereka melakukan vandalisme adalah karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai ada keanehan terkait kemunculan kelompok Anarko yang menyebar isu penjarahan besar-besaran pada tanggal 18 April 2020. Neta menjelaskan bahwa pola gerakannya, kelompok ini seperti sedang bekerja untuk menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

Memang terasa aneh jika dalam waktu secepat itu mereka bisa terkoordinasi dengan baik. Berbuat seolah menjadi pahlawan bagi rakyat yang kian tertindas. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah menambah ketakutan yang kian mencekam di tengah wabah ini. mengapa mereka berbuat demikian?

Tidak ada asap tanpa api dan tidak ada tindakan tanpa sebuah alasan. Munculnya kelompok anarko, vandalisme adalah akibat dari sebuah sebab. Bisa saja akibat dari ketidak adilan pemerintah selama ini. bisa juga akibat dari diskriminasi dan kebijakan yang banyak membebani. Ketidakpuasan ini mungkin terakumulasi dan menjadi bara yang kian tidak terkendali. Dan bara ini bisa meledak pada saatnya nanti.

Tapi benarkah munculnya berbagai anarkisme, kriminalisme, lebih-lebih munculnya kelompok Anarko, vandalisme ini dikarenakan kedzoliman dan ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa? Jika benar bahwa anarko lahir karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, mengapa tindakan kriminalnya tidak ke kantor-kantor pemerintahan, tapi justru mengancam masyarakat bawah? Aneh bukan? Coba kita lihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan aksi kriminal ini. Bukankah rakyat yang dirugikan dan dibuat ketakutan?

Jadi motif Anarko, vandalism karena ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah adalah salah besar. Karena pemerintah tidak banyak dirugikan dari aksi ini. justru rakyatlah yang banyak dirugikan baik harta, jiwa dan keamanannya. Justru aksi ini akan menguntungkan pemerintah. Bukankah Jokowi pernah menyampaikan ide darurat sipil dalam rapat terbatas dengan para Menteri, senin,30/3/2020? Toh dengan keadaan tidak aman ini Jokowi bisa menerapkan darurat sipil? Jelaslah bahwa motif karena ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah adalah omong kosong.

Demokrasi kapitalisme telah gagal memberi rasa aman kepada rakyatnya.

Sistem ini tak mampu mengatasi berbagai tindakan kriminal. Dari waktu ke waktu sistem ini menunjukan kegagalannya. Karena sistem ini dibangun diatas kelicikan, kebohongan, kecurangan, untuk meraih kursi kekuasaan. Konspirasi antara pengusaha dan penguasa selalu mengorbankan rakyatnya. Sungguh demokrasi ada dibalik tindakan  kriminalisme ini.   

KHILAFAH SEBUAH HARAPAN

Mengatasi masalah dengan masalah. Itulah yang senantiasa terjadi dalam sistem kapitalisme. Setiap datang satu masalah diselesaikan dengan menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya. tidak hanya di bidang keamanan negara saja, di bidang ekonomi pun semakin parah, utang  ditimpuk aset dijual. Di bidang Pendidikan juga semakin melahirkan generasi-generasi liar. Hampir di semua bidang kehidupan penuh masalah dan masalah tak pernah terselesaikan, bahkan senantiasa tidak ada pangkal dan ujungnya.

Berbeda dengan sistem dalam negara Khilafah Islamiyah. Islam senantiasa memberikan solusi yang lengkap dari akar hingga daunnya. Karena islam adalah agama yang sempurna. Islam menjelaskan dari masalah aqidah, ibadah, muamalah, hingga politik negara. Mengatasi masalah kriminal misalnya, jelas islam lebih detail dalam menyikapinya.

Kriminal atau kejahatan dalam islam di sebut jarimah. Menurut syekh Abdurahman al Maliki dalam kitab Nidhomul ‘uqubat menjelaskan bahwa kejahatan (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan tercela. Tercela karena Allah swt telah mencelanya. Itu sebabnya suatu perbuatan tidak dianggap kejahatan kecuali sudah ditetapkan oleh syara’ bahwa perbuatan itu tercela.

Kejahatan (jarimah) adalah tindakan yang melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbinya, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia yang lain. Sehingga bagi islam, orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak menutup aurot, itupun termasuk dalam katagori kejahatan atau kriminal. Ada hukum sanksi walaupun itu hanya menyangkut masalah pribadi yang berhubungan dengan Rabbinya dan dengan dirinya sendiri. Apalagi masalah muamalah, jual-beli, hingga pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, semua telah diatur dalam islam dan dengan sanksi yang tegas.

Dalam sistem islam, ada beberapa tahapan untuk meminimalisir kejahatan atau kriminalitas. Negara wajib menerapkan semua hukum islam secara kaffah, baik masalah aqidah, ibadah, muamalah, hinggga masalah ekonomi, siyasah dan pemerintahan. Aqidah islam dijadikan sebagai bagian dari jalan hidup seorang muslim dan dasar pemerintahan. Dengan kuatnya aqidah ini, diharapkan seorang muslim akan menjaga dirinya sendiri dari berbuat kemaksiatan atau kriminal.

Dengan aqidah yang kuat, setiap muslim wajib menjalankan semua Syariah Allah swt. ini juga mewajibkan diri seorang muslim untuk menyampaikan dakwah mengajak manusia untuk tunduk kepada syariat Allah swt. Amar makruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan (islam) dan mencegah dari yang munkar (kriminal) adalah sebuah kewajiban. Dengan demikian setiap orang akan menjaga dirinya sendiri dari perbuatan munkar juga akan menghalangi dan menasehati saudaranya yang lain untuk berbuat maksiyat/kriminal. Hingga terjadilah kontrol masyarakat yang kuat.

Selain aqidah yang kuat, yang menyebabkan terjadinya amar makruf nahi munkar atau kontrol masyrakat, pemerintah wajib menerapkan ekonomi yang islami. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab penguasa/Kholifah. Kebutuhan makan, pakaian, dan perumahan harus terpenuhi secara layak. Karena boleh jadi seseorang berbuat kriminal atau kejahatan seperti mencuri, merampok, korupsi, membunuh, zina, adalah dikarenakan tekanan kebutuhan ekonomi. Maka seluruh kebutuhan pokok ini menjadi tanggung jawab Kholifah dengan mekanisme syara’.

Begitu juga jaminan kesehatan, Pendidikan, dan keamanan, semua ada dalam ditanggungjawab negara. Dengan Pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan yang terjamin, rakyat akan bekerja dengan tenang tanpa terbebani banyak pungutan-pungutan negara. Mereka bekerja hanya untuk biaya hidup makan keluarga saja. Jika semua kebutuhan hidup sudah terpenuhi dimungkinkan tidak terjadi kriminalitas.

Seandainya dengan jaminan kehidupan dari Kholifah yang sedemikian rupa masih terjadi tindakan kriminal seperti pencurian, perzinaan, perampokan, korupsi, pembunuhan, dan lain-lain, maka hukum dan sanksi akan berlaku. Yang mencuri/korupsi akan dipotong tangannya, yang zina akan dirajam, yang membunuh akan diqishos. Sebagaimana perintah Allah yang termaktub dalam kitab suci Alqur’an dan hadist Rosulullah saw.

Rakyat akan menerima dengan ikhlas berbagai jenis sanksi pelanggaran. Karena Fungsi sanksi dalam islam adalah untuk menebus dosa (jawabir) dan sebagai pencegah bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan berikutnya (jawazir). Dengan hukum islam ini, maka tidak dibutuhkan lagi Gedung atau penjara, penjaga/sipir, tukang kebersihan, memberi makan dan lain-lain. Negara akan lebih hemat dalam hal ekonomi. Seluruh anggaran bisa fokus pada kesejahteraan rakyat, kekuatan negara, dan perluasan medan dakwah termasuk futuhat negeri-negeri kafir hingga mereka beriman kepada Allah swt.

Sistem inilah yang pernah diterapkan selama lebih dari 13 abad. Sepanjang sejarah islam belum dijumpai cerita menumpuknya berkas kriminal dan menumpuknya narapidana yang akhirnya menjadi beban negara. Tidak ada narapidana yang bebas dari jerat hukum, karena semua sadar bahwa sanksi adalah penebus dosa-dosanya. Tidakkah itu semua ini membuka mata dan pikiran kita untuk kembali kepada hukum  islam?

Khilafah adalah sebuah harapan yang kian penting untuk ditegakkan. Banyak ulama’ dari berbagai kalangan, para aktifis kemanusiaan, semua mulai terbuka dan faham akan pentingnya kekhilafahan. Berharap pada komunis tidaklah mungkin karena jelas-jelas menafikkan adanya Tuhan. Berharap kepada demokrasi hanya semakin menambah sakit hati. Berharap kepada kapitalisme semakin nyata kerusakannya serta tidak menanusiakan manusia. Maka berjuang untuk tegaknya Khilafah adalah sebuah kewajiban agung dari pencipta alam semesta. Maka marilah bergerak bersama untuk tegaknya Syariah dan khilafah. . . .

ADAKAH UPAYA KRIMINALISASI KHILAFAH DALAM KASUS ALIMUDIN BAHARSYAH?

Oleh : Abd. Latif

Sudah sepekan lebih dari penangkapan seorang aktifis muda Alimudin Baharsyah, tapi ternyata beritanya semakin santer di dunia sosial media. Pasalnya tidak hanya kasus penghinaan presiden yang didakwakan kepadanya, namun ada sejumlah pasal yang juga menjadi rentetannya. Diantaranya adalah tentang seruan dakwah untuk tegaknya Syariah dan khilafah yang diunggah dalam bentuk video di akun facebooknya. Yang dengan video itulah Ali didakwa makar dengan sosial media facebook.

Sungguh aneh, baru kali ini ada istilah makar dengan sarana akun sosial media facebook. Padahal makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk; tipu muslihat; perbuatan dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Apakah Ali termasuk dalam definisi ini?

Sementara definisi menurut hukum adalah aanslag (makar) dalam KUHP didefinisikan sebagai penyerangan sebagaimana diatur dalam pasal 104, pasal 105, dan pasal 107 KUHP. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Alimudin Baharsyah dengan mengandalkan sosial media facebook? Bukankah ia tidak punya senjata, pasukan, dan juga tidak dengan kekerasan? Lalu atas dasar apa Alimudin Baharsyah dituduh makar?

Disinilah kita melihat seolah ada sebuah narasi politik yang sengaja disebar untuk digiring menjadi opini umum. Sebuah narasi tentang ajaran yang terlarang menurut versi pemerintah. Ajaran itu adalah seruan dakwah untuk tegaknyanya Syariah dan khilafah. Hal ini bisa dilihat saat penyidikan berlansung. Fakta menunjukan saat pemerikasaan di Mabes polri, penyidik berulang kali menanyakan dan mempersoalkan tentang Khilafah. Bahkan berulang-ulang kali video seruan tegakkan Syariah dan Khilafah diputar sebagai bahan bukti.

Bahkan tidak hanya itu, penyidik juga mengkaitkan ajaran Khilafah dengan Ormas yang sudah dicabut badan hukum perkumpulannya. Perlukah ditegaskan bahwa keputusan pemerintah hanyalah mencabut badan hukum perkumpulan ormas tersebut dan tidak menyebut Khilafah sebagai ajaran terlarang?. Maka ironi sekali jika mendakwahkan ajaran islam Khilafah secara lisan dituduh sebagai bentuk perbuatan makar.

Ada yang sangat janggal dalam kasus makar. Sampai hari ini pemerintah tidak pernah menganggap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai makar. Padahal sudah sangat jelas didepan mata, dan banyak bukti nyata perbuatan dan aksinya. mereka angkat senjata, mereka melakukan pembunuhan penduduk sipil dan bahkan anggota kepolisian dan juga tentara telah menjadi korbannya. Mereka sudah menyatakan hari kemerdekaan dan jelas mengibarkan benderanya. Tapi belum juga disebut makar. Apakah harus ngomong Khilafah dulu untuk disebut makar?

Padahal kita faham bahwa Khilafah adalah ajaran islam sebagaimana ajaran sholat, haji dan lain-lain. Khilafah ada dalam kita-kitab fiqih para ulama’. Khilafah juga sudah dijelaskan oleh Rosulullah di beberapa hadist yang shohih. Dan khilafah telah diterapkan sepanjang sejarah, 1.300 tahun oleh pendahulu umat ini. mengapa kalian benci? Kalian boleh benci, tapi kalian tidak akan mampu menghapus dalam kitab-kitab fiqih dan hadist-hadist Nabi. Karena itu adalah janji Allah swt. melalui lisan Rosulullah saw.

Ada upaya kriminalisasi terhadap ajaran Khilafah dalam kasus Alimudin Baharsyah. Memang seolah kriminalisasi kini menjadi alat ampuh untuk membungkam para aktifis islam. Tujuannya jelas, tidak lain hanyalah untuk menghalangi kebangkitan islam dan umatnya dalam kontelasi politik nasional. Mereka berusaha menjauhkan pemahaman islam yang sebenarnya. Mereka sebarkan nilai-nilai sekuler barat yang kafir di tengah-tengah umat. Mereka tutupi keagungan ajaran islam dengan nilai-nilai kebebasan ala kafir barat yang menyesatkan.

Disinilah kesadaran umat islam wajib dibuka. Khilafah adalah ajaran islam yang mulia. Setiap upaya menghalang-halangi dakwah Syariah dan khilafah berarti telah melawan ajaran islam yang mulia. Upaya ini berarti sama saja memerangi Allah swt dan Rosul-Nya. Berjuang Bersama untuk tegaknya agama Allah swt. Tegaknya Syariah dan Khilafah Adalah bukti keimanan yang nyata. Masihkah kita belum faham juga?

RAKYAT DALAM ANCAMAN CORONA DAN PENGUASA

Oleh : Abd. Latif

Penyebaran corona atau covid-19 di negeri Indonesia semakin meluas. Tidak hanya di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara, tapi virus sudah menyebar ke segenap penjuru nusantara. Belum ada sistem kendali yang diciptakan penguasa untuk membatasi wabah ini. Seolah covid-19 ini bebas kemana saja, berkelana dan berwisata di bumi nusantara untuk mencari korban-korban berikutnya. Bahkan seolah-olah telah mendapatkan legalitas dan undangan resmi dari negara.

Sebenarnar tidak hanya virus corona yang bebas berwisata di Indonesia. Warga asing pun khususnya orang-orang China,  bebas keluar-masuk Indonesia. Padahal semua faham bahwa China adalah produsen resmi corona yang membahayakan nyawa. Bahkan lebih konyol lagi, disaat negara-negara lain mengusir warga China yang mencoba masuk negaranya, penguasa Indonesia malah mengundangnya dengan iming-iming diskon 30%, membuka lebar-lebar pintu pelabuhan dan bandara, serta menyambut dengan mesra dan bangga.

Tuntutan rakyat untuk menutup semua akses masuknya orang-orang asing yang ditengarai membawa virus corona tidak dihiraukan penguasa. Bandara dan pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa. Tuntutan lockdown oleh para aktifis, MUI, Partai Politik, IDI, dan HAM ditolak dengan berbagai argumentasi. Padahal fakta dilapangan kebutuhan medis sangat terbatas atau bahkan tidak memadai.

Akibat dari sikap abai ini muncullah rasa ketakutan rakyat yang luar biasa atas ancaman corona. Betapa tidak, virus menyebar ke segala penjuru negeri tanpa ada deteksi dan penanganan yang pasti. Kita tidak tahu siapa-siapa yang sudah terpapar, siapa-siapa yang masih sehat, karena gejala yang tidak kasat mata. tapi ternyata telah menyasar siapa saja. Akhirnya rakyat dipaksa tetap dirumah oleh penguasa untuk menghindari penyebaran corona.

Dengan istilah social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga darurat kesehatan, rakyat tidak diperbolehkan keluar rumah, dunia Pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi diliburkan, kantor-kantor banyak yang tutup sebagi usaha penanggulangan. Ironinya tidak ada jaminan kebutuhan dari penguasa. Rezim berlepas tangan atas kebutuhan dasar warganya. Akibatnya rakyatpun terpaksa tetap bekerja seperti biasa. Karena mereka berfikir keluar dengan resiko corona, sementara diam dirumah mati Bersama keluarga karena kelaparan akibat peraturan penguasa.

Muncullah kritik-kritik pedas dari para aktifis-aktifis kemanusiaan. Berbagai kritikan muncul diberbagai media social. Dari youtube, facebook, tweet, WhatsApp, dan lain-lain muncul meme, kata-kata umpatan, kritik, saran, baik yang santai maupun yang pedas kepada otoriter penguasa. Tapi tidak mendapat respon yang menyenangkan. Yang ada malah penangkapan-penangkapan, ancaman-ancaman, dan berbagai tekanan dari penguasa.

Kriminalisasi saudara Ali Baharsyah adalah bukti yang nyata. Ditengah kepanikan dan kecemasan rakyat yang tak mendapatkan penghasilan juga tak mendapat jaminan kebutuhan pokok dari penguasa, rezim malah membuat kegaduhan dan menambah kemarahan umat. Disisi lain membebaskan para pendukungnya (narapidana) sementara disisi lain mengancam dan menangkapi musuh-musuh politiknya. Rezim semakin menekan dan mengancam rakyatnya yang kritis.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat Indonesia. Dimana rakyat yang sudah ditakutkan dengan ancaman virus corona sehingga harus berdiam diri dirumah tanpa ada yang dimakan keluarga. Sementara keluar mencari nafkah dianggap melawan peraturan negara. Menyampaikan kritik dianggap makar dan dikriminalisasi.

Inilah fakta hidup di negeri demokrasi yang kekuasaannya bagai tirai besi. Rakyat dituntut berjuang sendiri, sementara penguasa semakin abai. Keluar rumah terancam corona dan aturan penguasa, sementara di dalam rumah bisa mati Bersama keluarga. Semakin nyatalah bahwa rakyat Indonesia dalam ancaman corona dan penguasa. Inikah negara Pancasila ?

"THE LAW OF ATTRACTION” POLITIK INDONESIA

Oleh : Abd. Latif

“The law of attraction” adalah hukum Tarik menarik. Dalam buku “The Secret” karya Rondha Byrne yang diliris pada tahun 2006, adalah salah satu buku laris yang didasarkan pada film “the secret”. Buku itu banyak membahas tentang hukum Tarik-menarik. Lalu apa hubungannya antara law of attraction dengan politik Indonesia? Yang jelas sangat berhubungan.

Alam semesta tersusun atas quanta-quanta atau gelombang vibrasi, nah pada gelombang vibrasi ini ada hukum the law of attraction yaitu hukum Tarik menarik. Hukum Tarik-menarik atau the law of attraction berbunyi “suatu quanta dengan gelombang vibrasi yang sejenis saling Tarik menarik”

Dalam semesta ini hukum tarik menarik berlangsung secara sistematis dan otomatis. Ada suatu mekanisme tunggal sistematis yang otomatis diatur oleh Sang Maha Tak Terbatas, yang dalam istilah Napoleon Hill disebut Intelegensia tanpa batas, atau dalam istilah Anthony Robbins disebut Unlimited Power Within.

Hukum daya Tarik menarik berlangsung secara sistematis dan otomatis terlepas apakah kita percaya atau tidak, hukum alam akan berjalan mengikuti sistematisnya. Dalam alam semesta suatu quanta atau gelombang vibrasi bersifat Tarik menarik terhadap gelombang-gelombang vibrasi yang sejenis. Kenegatifan akan menarik banyak kenegatifan. Begitu juga kepositifan akan menarik banyak kepositifan.

Maka tidak heran jika gelombang radio Suara Giri FM yang beropersi di Gresik dapat diterima di berbagai daerah jika gelombang dan frekuensinya sama. Chanel banyak Televisi bisa diterima di berbagai negeri ketika chanel itu segelombang dan sefrekuensi. Semua akan menolak jika gelombang dan frekuensinya berbeda.

Begitu juga kalau kita melihat cara berfikir seseorang. Seorang yang hobby mancing pastilah ia akan lebih nyaman dengan orang yang sehobby yaitu dengan orang-orang yang suka mancing juga. Seorang pencinta sepak bola pastinya akan tertarik dengan permainan sepak bola. Seorang pencinta burung juga pasti akan menarik orang-orang yang suka di dunia burung. dan banyak lagi contoh dalam kehidupan kita.

Dalam dunia politik pun tidak jauh berbeda. Suatu sistem yang negatif akan menarik banyak hal negatif dan sebaliknya sebuah sistem yang positif akan menarik banyak hal yang positif. Ketika negara dibangun berdasarkan ketaqwaan, maka akan menarik banyak dari orang-orang yang bertaqwa. Sebalik jika suatu negeri dibangun atas dasar kerakusan dunia, maka akan menarik banyak dari orang-orang yang rakus akan dunia.

Salah satu contoh nyata adalah mengapa ratusan ribu orang-orang negatif katakanlah pencuri, pezina, narkoba, pembunuh atau para narapidana dibebaskan? Sementara orang-orang yang mukhlis, sholih, juru dakwah, orang-orang kritis tetap dalam penjara?  jelas mereka orang-orang negatif itu akan menarik orang-orang yang sevisi, sepemikiran, seprofesi dengannya. Seorang pencuri akan menarik pencuri atau membebaskan pencuri yang lain. Seorang koruptor akan menolong koruptor yang lain. Seorang pecandu akan Bersama dengan para pecandu yang lain.

Kemanusian dan wabah corona hanya sebagai alasan belaka. Jika benar pembebasan para narapidana itu karena kesehatan dan kemanusiaan, Mengapa mereka tidak membebaskan Abu Bakar Ba’ashir atau Habib Bahar ? bukankah kesehatan Ust. Abu Bakar yang sudah sangat tua itu lebih resiko? Jelaslah bahwa bebasnya 30.000 narapidana itu karena mereka seprofesi, seide, seperjuangan, sepemikiran. Mereka tidak membebaskan Ust. Abu Bakar dan Habib Bahar karena bertolak belakang dengan gelombang vibrasi orang-orang jahat.

Inilah politik demokrasi. demokrasi adalah sistem peninggalan Yunani yang berdasarkan pada kebebasan. Dalam demokrasi manusia dijamin kebebasannya dalam semua aktifitasnya. Manusia bebas riba, zina, berpendapat, makan-minum, dan lain-lain selama mereka suka sama suka atau tidak mengganggu orang lain. Hal ini sangatlah berbeda dalam sistem islam. Islam mengatur seluruh perbuatan manusia. Ketaatan manusia dalam semua aturan agama itulah orang yang bertaqwa. Dan jika islam diterapkan jelas akan menerik banyak dari orang-orang yang bertaqwa.
jelaslah bahwa the law of attraction politik Indonesia, akan menarik orang-orang yang segelombang, sefrekuensi, sepemikiran, seide, sejalan, seprofesi. Selama negara ini menganut sistem yang negatif maka akan menarik orang-orang negatif pula, dan orang-orang negatif ini pasti akan melindungi dan membebaskan orang-orang negatif pula. Bebasnya 30.000 narapidana ini adalah bukti hukum Tarik menarik atau law of attraction sedang berjalan.

MEMBACA AGENDA POLITIK DIBALIK WABAH CORONA

Oleh : Abd. Latif

Wabah corona yang demikian menakutkan dunia, ternyata dipandang remeh oleh para pejabat di Indonesia. Betapa tidak ditengah wabah yang begitu hebat para pejabat dengan enaknya bercanda “corona itu comunitas rondo nakal”  pejabat negara yang lain dengan sombongnya berkata “RI satu-satunya negara besar di asia yang tak akan kena corona” Sebagian pejabat dengan percaya diri berkata “kita kebal corona karena doyan makan nasi kucing” pejabat yang lain lagi juga begitu percaya diri dan berkata “virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah”. Inilah respon para pejabat-pejabat penting negara.

Berkaca dari negara-negara dunia dalam merespon wabah corona. Filipina siap memecat pegawainya yang memberikan kesempatan warga China masuk negaranya. Rusia memperketat akses masuk dengan menempatkan puluhan dokter lengkap dengan alat di semua bandara. Korea utara lebih sadis lagi, pimpinan tertinggi Kim Jong Un memerintahkan tentaranya untuk menembak mati warga China yang mencoba masuk negaranya. Tapi sebaliknya di Indonesia, warga China dibukakan pintu selebar-lebarnya. Bahkan mereka diberi diskon 30% ketika mau masuk Indonesia.

Disaat negara-negara dunia lockdown, tututan dari para pakar dan tenaga ahli medis untuk melakukan hal yang sama, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Kini malah memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dari sini muncullah banyak pertanyaan. Mengapa hampir semua pejabat merespon dengan nada yang sama, kompak, seolah sudah terencana? Mengapa tidak lockdown sebagaimana negara-negara yang lain? Ada apakah dengan para penguasa negeri ini? Adakah agennda politik dibalik wabah corona ini?

Melihat respon para pejabat yang begitu kompak dan menganggap remeh covid-19 dari awal hingga kini, dapat diartikan bahwa dimungkinan para pejabat sudah banyak informasi terkait covid-19. Tentang bagaimana karakter virus, kelemahan virus, atau penyebarannya, berapa lama, serta bagaimana pemenfaatannya untuk kepentingan politik. Hal ini sangat dimungkinkan karena hubungan pemerintah RI dengan pemerintah China sebagai sumber virus begitu dekat. Kedekatan indo-china bisa dilihat dari berbagai kerjasama dan bantuan-bantuan serta serta proyek-proyek yang diborong china. Hutang Indonesia pun semakin besar kepada china. Ketergantungan dan pengaruh china di indonesiapun semakin kuat. Hal ini diperkuat dengan terus masuknya TKA China ke Indonesia hingga hari ini, padahal TKI dilarang pulang, rakyat didisiplinkan. Disaat inilah para politikus itu berhasil memanfaatkan kesempatan. 

Dari sini kita bisa melihat kemungkinan adanya konspirasi untuk kepentingan politik. Sikap ngotot pemerintah yang menolak lockdown adalah dimungkinkan hasil dari agenda politik ini. Dengan menolak lockdown pemerintah bisa memperpanjang wabah dengan memanfatkannya untuk kepentingan politik. Mengapa wabah perlu diperpanjang? Keuntntungan apa yang dapat di raih rezim dari wabah ini?

Ada banyak keuntungan rezim dengan wabah corona yang tak kunjung berakhir ini. diantara keuntungan itu adalah bahwa wabah ini telah menjadi senjata untuk menutupi berbagai kebusukan para politikus dari kalangan rezim. Serta dapat menutupi kegagalan-kegagalan rezim dalam mengelola negeri ini. Kasus harun masiku sampai hari ini tak ada kabar beritanya. Berbagai kasus korupsi lainnya seperti BLBI, JIWASRAYA, ASABRI, RS. SUMBER WARAS, INALUM, PELINDO II, BUMI PUTERA, GARUDA INDONESIA, PERTAMINA, serta beberapa kasus KPK lenyap begitu saja ditelan corona. 

Dengan wabah ini pula rezim kembali mendapatkan kucuran dana (hutang) dari bank dunia. Ditengah wabah ini pula rezim telah menjual aset-aset negara. Alasan corona menjadi sangat logis, walau sebenarnya hanya untuk kepentingan politik semata. Hancurnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dipandang bisa menjatuhkan posisinya. Oleh karena itu bagaimana bisa bertahan dengan kondisi darurat, dibuatlah Undang-Undang No.1 tahun 2020. Dunia tahu tidaklah sebuah Undang-Undang itu dilegalkan dengan gratis. Dibutuhkan dana besar untuk itu. Fakta menunjukan kucuran dana hasil penjualan aset negara itu ternyata hanya untuk kepentiangan kekuasaanya, bukan untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Sadis bukan?

Selain dapat mempertahankan kekuasaannya dengan wasilah wabah corona, para politikus inipun memanfaatkan wabah ini untuk membebaskan para pendukung-pendukungnya. Terbitlah Permenkum HAM Nomer 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomer 19 Tahun 2020, untuk membebaskan 30.000 simpatisan dan rekan kerjanya. Padahal jika benar alasan corona dan kemanusiaan tentulah Ust. Abu Bakar Ba’ashir di bebaskan juga. Dan bukankah sampai hari ini rezim terus memasukan para aktivis ke penjara? artinya disisi lain mereka bermaksud mengeluarkan kroni-kroninya disisi lain mereka terus memburu lawan-lawan politiknya.
Darurat sipil adalah senjata terakhir untuk memukul terus lawan-lawan politik rezim. Rezim semakin sadar bahwa apa yang dilakukan pasti mendapat tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang mukhlis. Oleh karena itu dipersiapkanlah senjata  untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis. Dan usaha pembungkaman itu haruslah legal sesuai Undang-Undang. Darurat sipil adalah wasilah yang tepat.

Melalui dukungan para pemilik modal dan pengusaha atau para kapital, rezim terus berjuang disahkannya Omnibus law. Ditengah wabah yang sengaja dipelihara ini, mereka berusaha mengambil hati para pengusaha dengan segera dilegalkannya Omnibus Law. Karena mereka faham bahwa yang menyokong mereka berkuasa adalah para kapital.

Inilah kejamnya sistem demokrasi. tidak ada rasa kemanusiaan sedikitpun didalamnya. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, faktanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk bangsat. Masihkah kita akan selalu ditipu oleh demokrasi. saatnya campakkan demokrasi kembali kepada aturan Ilahi Robbi. Khialafah adalah sebuah system yang jelas-jelas melindungi, belumkah kita menyadari?

MENGURANGI BEBA NEGARA, BEBASKAN 5.556 NARAPIDANA

Oleh : Abd. Latif

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah membebaskan 5.556 narapidana dalam rangka menghindari penyebaran virus corona di penjara. Dengan dasar Permenkum HAM Nomer 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomer 19 Tahun 2020, kini 5.556 narapidana bisa menghirup udara bebas. (TEMPO.CO, 1 April 2020) Benarkah pembebasan 5.556 narapidana ini murni karena kemanusian ?

Sementara di saat yang sama pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP tersebut tertuang dalam keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. (detiknews, 1 April 2020) Mengapa pemerintah tidak memutuskan lockdown atau karantina wilayah sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018?

Jika melihat kedua keputusan di atas, terlihat ketidak konsistensiannya pemerintah dalam penanggulangan covid-19. Disisi lain Presiden menekankan pembatasan skala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih positif. Rakyat tidak boleh keluar masuk wilayah dengan alasan agar virus tidak tersebar. Tapi disisi lain Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan 5.556 narapidana yang sudah dikarantina untuk pulang ke wilayah masing-masing. Bukankah ini berpotensi terjadi mobilitas yang semakin tinggi?

Memang benar selama di penjara mereka tidak ada yang terindikasi terpapar covid-19. Tapi apakah ada jaminan bahwa mereka bersih dari corona? Apakah ada jaminan ketika di tengah perjalanan mereka aman dari covid-19? Apakah ada jaminan mereka langsung ke rumah masing-masing? Dan apakah ada jaminan mereka tidak keluar lagi untuk mencari nafkah bagi anak-istri dan membawa virus kembali?

Ketidak konsistensiannya pemerintah juga sangat terlihat jelas dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China yang masuk indonesia. Hingga hari ini masih banyak warga negara China yang berdatangan. Sementara itu TKI diluar dilarang pulang kembali ke kampung halaman dengan alsan keselamatan. Warga dalam wilayah dilarang untuk bekerja diluar dengan himbauan stay at home, sementara mereka tidak ada jaminan kehidupan. Ironi bukan?

Sebenarnya satu alasan tunggal dari banyak peraturan yang diterbitkan hari ini. Alasan itu nyata dan jelas, pemerintah mau melepas tanggung jawab. Terlihat ada ketakutan yang akut jika pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina wilayah. Karena jika lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah yang akan menanggung semua beban hidup rakyatnya. Bagaimana bisa menghidupi rakyat? Ekonomi kian ambruk. Nilai tukar rupiah sudah diatas Rp. 16.000/dolar AS. Sementara hutang luar negeri kian mengerikan hingga presiden telah menerbitkan Perpu nomor 1 Tahun 2020 untuk menyelamatkan kekuasaannya.

Ada kesamaan yang pasti mengapa Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan peraturan untuk membebaskan 5.556 narapidana, yaitu sama-sama melepas tanggung jawab pembiayaan hidup rakyatnya. Cobalah dikalkulsai bersama, jika 1 hari untuk makan 3x setiap orang butuh biaya Rp.45.000. (dengan asumsi 1x makan Rp. 15.000) maka dibutuhkan biaya Rp. 45.000 x 5.556 narapidana yaitu Rp. 250.020.000. itu satu hari, jika satu minggu Rp. 1.750.140.000, jika satu bulan Rp. 52.504.200.000, atau jika satu tahun sudah ratusan milyard. Ini belum biaya sipirnya, minum/air bersih untuk mandi dan buang air, belum Gedung dan uang pembinaanya, bisa mencapai angka triliunan rupiah.

Jadi jelaslah bahwa pembebasan 5.556 narapidana adalah murni untuk mengurangi beban negara. Covid-19 hanyalah sebagai wasilah dan alasan/argumen untuk bisa menerbitkan Undang-Undangnya. Jika pemerintah memang konsisten dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar, tentu mereka tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk kedalam. Jelas ini adalah murni karena faktor ekonomi.

Selain faktor ekonomi, ada indikasi yang mengarah pada faktor politik. Kita semua faham bahwa selama ini yang rajin menghuni rutan ada kebanyakan dari kalangan para politikus negara. Dan kita tahu dari partai apa yang paling banyak menghuni penjara itu. Dan diantara mereka adalah dalam satu koordinasi partai. Disinilah indikasi faktor politik itu muncul. Semua rakyat sudah faham bagaimana konspirasi mereka.

Inilah dilema khas dalam negara demokrasi. Hal ini sungguh berbeda dalam system Khilafah. Dalam sistem islam, ada beberapa tahapan untuk meminimalisir kejahatan atau kriminalitas. Negara wajib menerapkan hukum islam dan menjadikan aqidah islam sebagai bagian dari jalan hidup seorang mulim. Dengan kuatnya aqidah ini, seorang muslim akan menjaga dirinya berbuat maksiayat/kriminal. Dengan aqidah yang kuat juga mewajibkan dirinya untuk menyampaikan dakwah mengajak manusia untuk tunduk kepada syariat Allah swt. Dengan demikian setiap orang akan menghalangi saudaranya yang lain untuk berbuat maksiyat/kriminal.

Selain aqidah yang kuat, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab penguasa/Kholifah. Kebutuhan makan, pakaian, dan perumahan harus terpenuhi. Begitu juga jaminan kesehatan, Pendidikan, dan keamanan, semua ditanggung negara dengan mekanisme. Dengan Pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan terjamin, rakyat akan bekerja hanya untuk biaya hidup makan keluarga saja. Jika semua kebutuhan hidup sudah terpenuhi dimungkinkan tidak terjadi kriminalitas.

Seandainya dengan jaminan kehidupan masih ada tindakan kriminal dari rakyat, maka hukum dan sanksi akan berlaku. Yang mencuri/korupsi akan dipotong tangannya, yang zina akan dirajam, yang membunuh akan diqishos. Dengan hukum islam ini, maka dibutuhkan lagi Gedung atau penjara, penjaga/sipir, tukang kebersihan, memberi makan dan lain-lain. Seluruh anggaran fokus pada kesejahteraan rakyat.

Sistem inilah yang pernah diterapkan selama lebih dari 13 abad. Sepanjang sejarah islam belum dijumpai cerita menumpuknya berkas ckriminal dan menumpuknya narapidana. Tidakkah itu semua membuka mata dan pikiran kita untuk kembali kepada islam? Saatnya terapkan Syariah yang kaffah dalam institusi daulah Khilafah.

INDONESIA BERKAH DENGAN SYARIAH KAFFAH

Oleh : Abd. Latif

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Presiden juga menetapkan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan 2 (dua) kebijakan tersebut diatas. Hal ini ia disampaikan saat membuka rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Penanganan Corona lewat video conference, Senin, 30 Maret 2020. (tempo.co, selasa, 31/3)

Seruan lockdown yang disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat mulai MUI, IDI, Ikatan Guru Besar UI, sejumlah partai politik, sampai komnas HAM, tidak dihiraukan sama sekali. Walaupun banyak negara telah melakukan lockdown, bahkan beberapa daerah yang sudah lockdown pun mendapat teguran dari presiden. mengapa Jokowi bersikeras dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar dan penerapan physical distancing yang dibackup dengan darurat sipil?

Terlihat ada ketakutan yang akut jika pemerintah memberlakukan lockdown. Yang paling ditakutkan negara jelas soal menghidupi rakyatnya, yaitu memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat. Bagaimana bisa menghidupi rakyat? Ekonomi kian ambruk. Nilai tukar rupiah sudah diatas Rp. 16.000/dolar AS. Sementara hutang luar negeri kian mengerikan hingga presiden akan menerbitkan Perpu untuk menyelamatkan kekuasaannya.

Disinilah dasar kebijakan menolak lockdown dan memberlakukan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan. Dengan kebijakan ini pemerintah telah melepas tanggungjawabnya sehingga tidak menjadi beban negara. Rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan jika ada masalah maka pemerintah daerahlah yang bertanggung jawab.

Lalu mengapa ada darurat sipil? Bukankah tidak ada pemberontakan, makar, atau sedang keadaan perang? Darurat sipil ini dipersiapkan pemerintah untuk melindungi kekuasaan dari ancaman rakyatnya. Dipersiapkan untuk memerangi rakyatnya yang dianggap menentang kebijakan penguasa. Karena dimungkinkan ada sebagian rakyat yang protes atas kedzoliman ini, baik secara tulisan, kritikan, meme, dan ceramah-ceramah/khutbah, atau dalam aksi damai. Maka dengan darurat sipil ini aktivitas mereka semua bisa menjadi delik pidana.

Ini artinya pemerintah telah menyiapkan perang terhadap rakyatnya sendiri. Karena dalam sistem demokrasi halal untuk membunuh rakyatnya sendiri demi mengamankan kekuasaan. Lihatlah bagaimana syiria telah membantai rakyatnya sendiri untuk mengamankan kekuasaannya dan itu legal dimata dunia. Amerika Serikat membunuh lebih dari 3.000 rakyatnya demi kekuasaan dan telah mendapat dukungan PBB. Indonesia membunuh lebih dari 850 nyawa rakyatnya atas nama pemilu untuk sebuah kekuasaan dan tidak melanggar kontitusi. Dan kini negeri Pancasila ini siap membunuh jutaan nyawa rakyat atas nama corona demi kekuasaan dengan menbiarkan rakyat berperang sendiri melawan corona. Sementara tidak ada jaminan kebutuhan dari penguasa.

Inilah fakta kebobrokan dalam negara demokrasi. tidak ada perlindungan bagi masyarakat kecil, yang ada Cuma eksploitasi, pemalakan dan pemerasan atas nama kebijakan. Hilang rasa kemanusiaan, hilang rasa aman, tiada kesejahteraan, tidak ada keadilan, yang ada hanya keditaktoran. Rakyat dipaksa membayar upeti, iuran, pajak, dan berbagai pungutan. Semua yang untuk rakyat dihilangkan, subsidi dicabut, sekolah mahal, apalagi biaya kesehatan. Inikah sistem yang kita elu-elukan, kita bangga-banggakan? Demokrasi wajib ditinggalkan.

Jika pemerintah mau mengambil islam sebagai kebijakan tentu masalah tak seruwet ini. Semestinya sejak awal kasus ini muncul, harus sudah dilakukan isolasi terhadap siapapun yang terkena virus corona, baik dia positif, pasien dalam pengawasan, atau sebatas orang dalam pantauan. Semua ini harus diisolasi khusus oleh negara. Menutup pintu penyebaran seperti masuknya orang-orang asing yang dimungkinkan membawa virus. Atau minimal terdata siapa-siapa yang masuk dan langsung dikarantina terlebih dahulu.

Dengan begitu masyarakat yang sehat dalam negara ini tetap bisa menjalankan aktivittas ekonominya seperti biasa tanpa takut tertular karena semua yang terindikasi sudah diisolasi oleh negara. Maka semua kegiatan baik kegiatan agama, kegiatan ekonomi, Pendidikan, dan pelayanan tetap berjalan dengan normal. Walaupun tetap dalam kehati-hatian dan kewaspadaan dengan melakukan penyemprotan disinfektan, menyebar handsanitizer diberbagai tempat umum, melakukan penyuluhan, himbauan, nasihat, dan mejaga kesehatan.

Hasilnya akan pasti terasa. Tidak akan ada cerita ekonomi lesu, ambruk, karena kegiatan ekonomi rakyat tidak berjalan. Menejemen krisis yang indah ini hanya bisa diselesaikan dengan kepemimpinan yang ideologis. Sungguh islam adalah agama yang sempurna dan mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan tepat. Masihkah kita meragukan Syariah dari Allah swt ? Marilah Bersama tegakkan Syariah yang kaffah, Indonesia pasti akan menjadi negara yang berkah. Indonesia berkah dengan Syariah kaffah.

LOCKDOWN DALAM KAPITALIS dan LOCK DOWN DALAM KHILAFAH

Oleh : Abd. latif

Virus Corona (COVID-19) masih menghantui dunia hingga saat ini. Beberapa negara pun memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna membatasi penularan virus ini. Lockdown menjadi opsi kebijakan yang diambil oleh beberapa negara terdampak virus Corona, yang sudah menilai wabah ini semakin cepat penularannya. Mulai China, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan yang teranyar adalah Thailand. Begitu juga di beberapa wilayah Indonesia, sebagian Kepala Daerah sudah memberlakukan walaupun belum ada keputusan dari pusat.

Kebijakan lockdown yang diberlakukan di beberapa negara dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran virus. Dengan terputusnya rantai penyebaran diharapkan virus tidak bekembang dan segera hilang. Rosulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam hadistnya tentang lockdown ini dan dipratekkan langsung saat kepemimpinan Umar Bin Khothob.

Dan hari ini kita melihat negara-negara sekuler juga menerapkan lockdown ini untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Selain untuk memutus rantai penyebaran, lockdown juga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Walaupun dalam negara sekuler menerapkan kebijakan lockdown yang sama dengan islam, namun ada perbedaan orientasi atau tujuan dalam prakteknya.
 
Ketika negara-negara sekuler melakukan lockdown memang untuk menyelamatkan manusia, tapi sebenarnya itu bukanlah yang pertama. Justru pertimbangan penting dalam keputusan kapitalisme adalah keuntungan ekonomi. Mereka kaum kapitalis berfikir dan menganggap bahwa kerusakan ekonomi yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan tidak lockdown. Dengan kata lain lockdown merupakan “the lesser of two evils” dari segi ekonomi. Mereka ingin menyelamatkan sebanyak mungkin roda gigi ekonomi untuk menjaga kekuatan ekonomi negaranya.

Memang demikianlah pandangan kapitalisme. Mereka menganggap manusia tidak lebih dari roda gigi ekonomi. Jika banyak manusia yang mempunyai potensi mati, maka roda ekonomi akan semakin sulit lagi. Maka dalam kapitalisme manusia tidak dianggap sebagai manusia, tapi lebih dianggap sebagai alat penggerak ekonomi.

Hal ini sangatlah berbeda dalam pandangan islam. Ketika negara islam (Khilafah) melakukan lockdown, sang kholifah melakukannya benar-benar karena tuntutan syara’ (Syariah islam) yaitu ada perintah langsung dari Rosulullah SAW. karena merupakan seruan assyari’ untuk menyelamatkan manusia, whatever the cost. Negara melakukan lockdown bukan karena menganggap manusia sebagai roda penggerak ekonomi semata, melainkan karena ketundukkannya terhadap hukum-hukum syara’.

Inilah perbedaan antara lockdown dalam sistem kapitalis dan dalam sistem islam. Lockdown dalam pandangan kapitalis lebih dikarenakan faktor ekonomi, bukan faktor kemanusiaan. Tapi lockdown dalam islam lebih memanusiakan manusia jauh dari faktor ekonomi, jauh dari perhitungan untung dan rugi. Islam lebih memuliakan manusia sebagai ciptaan Allah swt. Terlepas apakah manusia itu beriman atau kafir.

Sistem islam ternyata lebih mulia daripada sistem kapitalisme ataupun sistem komunisme. Islam Lebih memuliyakan manusia dalam posisinya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah SWT. yang sempuna. Jika hari ini ada manusia, lebih-lebih umat islam yang menolak islam sebagai aturan hidup bernegara patut dipertanyakan keislamannya. Apakah memang benar-benar islam Ataukah seorang pendusta. Jadi jelaslah bahwa Khilafah adalah sebuah sistem yang sesuai fitroh manusia dan sesuai logika akal sehat manusia. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana hukum Allah swt. (syariat islam) bisa diberlakukan di bumi ini.

DOMINASI NILAI MATERI KAPITALISME DALAM MENGHADAPI CORONA

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Menurut Seikh Taqyudin An Nabhani. Manusia dalam hidup ini ada 4 hal yang ingin dicapai. Yakni nilai materi, nilai kemanusiaan, nilai akhlaq dan nilai spiritual.

Ada kalanya terjadi benturan ketika kita ingin mencapai empat nilai ini. Sehingga perlu dipilih mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan.

Dalam menentukan skala prioritas ini seorang muslim wajib mengembalikan kepada dalil atau nash. Misalkan saja terjadi benturan antara kewajiban sholat Jum'at dan kewajiban mencari nafkah. Dalam hal ini terjadi benturan antara nilai materi dan spiritual. Ketika kita kembalikan kepada Nash Al Qur'an, maka jelas kita diperintahkan untuk wajib melaksanakan sholat Jum'at dan wajib meninggalkan aktivitas jual beli atau mencari nafkah.

Begitu juga, ketika terjadi pandemi Corona ini. Terjadi benturan antara nilai materi dan nilai kemanusiaan. Mana yang harus didahulukan. Dalam islam, ketika terjadi wabah di suatu wilayah maka kita dilarang memasuki wilayah tersebut. Dan apabila di wilayah kita terserang wabah maka kita juga dilarang keluar dari wilayah ini agar wabah tidak menyebar. Sehingga harus isolasi wilayah.

Hal ini jelas harus mengorbankan sisi materi demi nilai kemanusiaan, karena roda ekonomi terhenti sebagai akibat dari kebijakan isolasi ini, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Dan di dalam islam pula, ketika roda ekonomi terhenti maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama lockdown. Karena yang harus didahulukan adalah nilai kemanusiaan.

Sayangnya pemerintahan kita diatur dengan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, setiap terjadi benturan di antara 4 nilai tersebut, maka pasti yang didahulukan adalah nilai materi. Tidak terkecuali ketika berbenturan dengan sisi kemanusiaan.

Lihat saja, ketika para ahli medis, para tokoh serta para ulama' mengusulkan lockdown. Pemerintah kita malah lebih mengutamakan investasi, devisa dan lebih mengutamakan meneruskan pembangunan Ibu Kota baru daripada melindungi keselamatan warganya karena serangan dahsyat corona. Barangkali bagi pemerintah mengatur urusan rakyat dalam kondisi seperti ini dianggap merugikan dari segi materi. Nampak sekali pemerintah enggan melakukan Lockdown untuk memghindari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan warganya selama wabah pandemik Corona ini.

Pemerintah enggan menggunakan anggaran APBN untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama Lockdown. Padahal uang APBN itu berasal dari pajak rakyat yang dipungut tanpa pandang bulu, dari kalangan kaya, menengah, maupun miskin. Namun, mengapa ketika rakyat membutuhkan APBN, justru pemerintah gamang mengeluarkannya.

Padahal pemerintah, melalui Sri Mulyani begitu gampangnya menyuntikkan dana APBN untuk menalangi dana jiwa sraya yang di korupsi dengan nilai yang fantastik puluhan triliyun.

Pemerintahan juga lebih suka meneruskan rencana pemindahan Ibu kota yang dananya empat ratusan triliyun daripada membatalkan dan mengalihkan dana itu untuk menyelamatkan warganya dari serangan Virus pandemik Corona ini.

Anehnya, Sri Mulyani malah membuka rekening untuk meminta sumbangan kepada rakyat yang saat ini berjuang dan bertarung sendirian melawan virus corona. Rakyat bergumam, begitu teganya engkau Sri Mulyani. Bukannya membantu tapi malah meminta sumbangan.

Inilah negeri kapitalisme, skala prioritas yang ada dalam pikiran mereka hanyalah nilai materi. kalaupun ada penampakan nilai kemanusiaan, nilai akhlaq dan nilai spiritual yang dilakukan pemerintah, itu hanyalah sekedar penciteraan dan kembalinya adalah pada nilai materi, yakni pencitraan kekuasaan.

Barangkali anda masih ingat, setelah tsunami melanda, setelah kebakaran hutan, setelah bencana, pasti muncul sosok berbaju putih dengan pose prihatin. Barangkali itulah fenomena penampakan nilai kemanusiaan yang aslinya tujuannya adalah mencapai nilai materi. Anda juga masih ingatkan ketika pemilu kemarin ada orang yang tiba tiba sholat tapi terungkap kameranya di depan Sang 'imam dan peserta sholat. Itulah penampakan nilai spiritual, padahal yang dicapai adalah nilai materi. Inilah Pencitraan kekuasaan khas kapitalistik. [ ]

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

BLAME OF THE VICTIM

Oleh : Achmad Syaiful Bachri

Menjadi rakyat Indonesia ini memang harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Seringkali menjadi sasaran empuk penguasa untuk dijadikan kambing hitam. Ibarat sudah menjadi korban, tapi malah disalahkan. Padahal yang keliru adalah pihak pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan.

Blame of the victim, itulah barangkali istilah tepat yang pernah disampaikan oleh ustadz Ismail Yusanto dalam Jurnal Al Waie. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah menyalahkan korban.

Berkali-kali rakyat menjadi kambing hitam. Sudah banyak contohnya di media, misalkan saja ketika mencabut subsidi BBM, rakyat dituduh tidak hemat. Ketika menaikkan iuran BPJS, rakyat dituduh nunggak BPJS dan mengakibatkan BPJS defisit.

Yang terakhir ketika saat ini wabah Corona tak terkendali, rakyat lagi yang disalahkan, khususnya rakyat miskin dengan mengatakan rakyat miskin jangan sampai menularkan kepada yang kaya. Tanpa disadari pula, pemerintah mengadu domba antar anak bangsa. Dikotomi kaya dan miskin ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan anak bangsa.

Dikotomi ini menyesatkan, karena sesungguhnya pandemik corona ini tak mengenal si kaya dan si miskin. Semua berpotensi tertulari. baik itu dari si kaya kepada si miskin dan dari si miskin kepada si kaya. Yang kalangan menengah pun demikian. karena faktanya, ada pejabat menteri yang tertular setelah meninjau kapal pesiar. Dan semua pasti paham yang sanggup menumpang kapal pesiar sebagian besar adalah orang kaya.

Benar kata Nasrudin Joha, pemerintah memandang isu corona ini seakan isu politik, padahal isu corona ini adalah murni isu kemanusiaan. Sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah pencitraan, pencitraan dan pencitraan. Seakan pemerintah masih belum move on bahwa pemilu sebenarnya sudah selesai. Dan Blame of the victim ini menjadi bagian dari usaha pencitraan pemerintah.

Melalui Blame of the victim ini adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan ketidakpedulian pemerintah agar dialihkan ke rakyat, seakan semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena ketidakpedulian rakyat.

Padahal, Semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena pemerintah mengabaikan seruan dari para ahli medis, para tokoh dan Ulama' agar pemerintah segera mengambil kebijakan lockdown. Tapi pemerintah dengan sombong nya dan bahkan bercanda bahwa indonesia ini zero corona, dan malah semakin menggenjot sektor pariwisata dengan memberikan insentif kepada turis asing demi mereguk devisa.

Lockdown isolasi setiap wilayah yang disarankan para Ulama' pun tidak diindahkan pemerintah. pemerintah malah bersikukuh mengeluarkan kebijakan anti Lockdown. Sehingga arus perpindahan warga antar kota masih terjadi. Dikhawatirkan arus keluar masuknya warga antar kota ini menjadi penularan COVID 19, karena warga yang keluar masuk antar kota atau wilayah terkadang tidak mengetahui kalau dia terpapar virus ini.

Kebebalan pemerintah inilah yang menjadikan serangan COVID 19 ini semakin menjadi-jadi. Seharusnya pemerintah merenungi bahwa Isu pandemik corona ini bukanlah isu politik dan ini adalah murni kemanusiaan. Nilai kemanusiaanlah yang wajib diperhatikan. Sehingga perlu segera diserukan lockdown, dengan semua kebutuhan ditanggung pemerintah, dan pemerintah harus serius menanggapi tenaga medis yang berjuang di garis terdepan dengan memenuhi segala sarana dan pra sarananya.

Kalau semua itu diabaikan, dan masih terus menerus menyalahkan rakyat yang dalam kesusahan, maka jangan heran dalam titik kulminasi tertentu, dengan izin Allah SWT, rakyat akan bergerak meruntuhkan kekuasaan Anda.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

“ORANG MISKIN MENULARKAN PENYAKIT” LOGIKA SESAT SANG PEJABAT

Oleh : Abd. Latif

Rakyat kian marah, berang, dan kesal melihat dan mendengar para pejabat yang semakin tidak karuan, terlebih berkaitan dengan fitnah orang miskin menularkan virus. Kata Achmad Yurianto, Jubir Corona pada siaran langsung di BNPB, jum’at, 27 maret 2020. Beliau menyampaikan bahwa “ yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakit ”. sebuah ucapan yang menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia.

Sangat disayangkan, di situasi yang sulit menghadapi covid-19 ini justru ada pematik kemarahan umat dari kalangan pejabat negara. Seharusnya semua pihak saling menjaga lisan, menjaga diri, lebih-lebih pejabat publik. Dimana sampai hari ini pemerintah belum mengambil aksi nyata melawan penyebaran virus corona. Belum ada tindakan nyata untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Belum ada upaya serius untuk menyelamatkan bangsanya.

Alih-alih memberikan pertolongan dan kebijakan yang menentramkan, justru Achmad Yurianto hari ini  telah menuduh orang miskin sebagai penyebar penyakit mematikan. Sejak kapan orang-orang miskin menjadi penyebab menularnya covid-19? Dari mana teori yang dikembangkan oleh Achmad Yurianto ini? ataukah memang ia dipasang dengan maksud membuat kegaduhan agar tuan-tuannya aman?

Wahai sang jubir corona, cobalah anda berfikir sedikit waras. Virus corona itu berasal dari Wuhan cina yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang paling cepat adalah melalui bandara, melalui penerbangan antar negara. Dan di Indonesia yang keluar-masuk negeri ini terbanyak adalah cina melalui tenaga kerja asing atau turis. Artinya penyebar utama virus ini adalah para TKA atau turis dari cina yang di undang negara. Jadi para pejabat dan pemerintah itulah yang membawa virus ini kedalam negeri.

Wahai sang jubir corona, kami tidak tahu kau lulusan apa dan sekolah dimana. Tapi yang jelas logika nalarmu sesat dan bejat. Bukankah yang keluar masuk bandara itu adalah orang-orang kaya? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pejabat negara? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pengusaha? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah orang-orang cina dan antek-anteknya? Atau jangan-jangan virus ini adalah konspirasi bisnis para pejabat yang telah menjadi antek cina?

Lihatlah yang telah terpapar corona! Anggota DPR RI, Imam Suroso dinyatakan positif corona dan meninggal dunia. Wakil ketua DPD PDIP, Gatot Tjahyono dinyatakan positif dan meninggal dunia. 2 pejabat kementrian industry telah meninggal akibat corona. Para tenaga medis dan para dokter yang menangani corona juga banyak yang meninggal dunia. Bukankah rata-rata mereka adalah orang-orang kaya? Justru merekalah yang menularkan penyakit jahat ini ke desa-desa.

Sungguh logika bejat para pejabat ini sebenarnya adalah upaya untuk menutupi kegagalan-kegagalan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ibarat maling teriak maling untuk menyelamatkan dirinya dengan mengalihkan perhatian publik. Untuk para pejabat, bersikaplah santun dan layani rakyat pasti diri dan keluargamu akan dihormati dan dimulyakan. Janganlah memancing kemarah umat di saat semua dalam bayang-bayang ketakutan.

RAKYAT INI TELAH DIMISKINKAN NEGARA

Oleh : Abd. Latif

Kembali rezim merendahkan dan menghinakan rakyatnya sendiri yang miskin. Melalaui mulut jubir corona, Achmad Yurianto pada siaran langsung di BNPB jum’at (27/3) menyatakankan dalam pidatonya bahwa “yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya” seolah rakyat miskinlah sumber virus corona. Betulkah rakyat miskin yang menjadi sumber penyakit COVID-19 ? lalu siapa yang bertanggung jawab atas kemiskinan ini ?

Seandainya semua bisa berfikir sedikit waras, tentu akan dipahami bahwa sebenarnya justru penguasa dan aparatlah yang membawa covid-19 ini  ke indonesia. Virus corona itu berasal dari kota Wuhan di negeri Cina yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang paling cepat adalah melalui bandara, melalui penerbangan antar negara. Dan di Indonesia yang keluar-masuk negeri ini terbanyak adalah cina melalui tenaga kerja asing (TKA) dan turis. Artinya penyebar utama virus ini adalah para TKA atau turis dari cina yang di undang negara. Bukankah hingga hari ini penerbangan dari dan ke Cina tetap berjalan? Siapa yang mempunyai wewenang untuk menutup dan membuka pendatang dari Cina? Jadi para pejabat dan pemerintah itulah yang membawa virus ini kedalam negeri ini.

Fakta dilapangan semakin nyata dan jelas, tapi mengapa masih ada pernyataan dan logika yang tidak waras. Bukankah yang keluar masuk bandara itu adalah orang-orang kaya? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pejabat negara? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pengusaha? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah orang-orang cina dan antek-anteknya? Lalu mengapa rakyat miskin yang difitnah? Atau jangan-jangan virus ini adalah konspirasi bisnis para pejabat negara yang telah menjadi antek cina?

Jumlah penduduk miskin di Indonesia memang cukup banyak. Hampir 50% masyarakat dalam katagori miskin. Namun menurut data pemerintah hanya sekitar 10% dari jumlah rakyat Indonesia. Mengapa jumlah penduduk miskin sangat kecil menurut data pemerintah? Karena data yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berdasarkan penghasilan Rp 401.220/bulan. Menurut mereka keluarga yang sudah berpenghasilan Rp 401.220 termasuk keluarga mampu. Padahal uang sebesar itu Cuma bisa dipakai membeli beras 40 kg. lalu untuk lauk, jajan anak, listrik, BBM, air, biaya sekolah, dll  mereka ambil uang dari mana? Lalu jika 401 ribu dianggap cukup oleh negara, mengapa para pejabat tidak digaji 500 ribu saja? Cobalah dipikir dengan akal sehat, uang sebesar itu cukupkah untuk kehidupan sekarang?

Ironi sekali, di tengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang cukup banyak, namun masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. lalu mengapa rakyat masih dalam kemiskinan? Lalu kemana semua kekayaan negeri ini? Jelas ada yang salah dalam pengeloaannya.

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi ada 2, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan sistemik negara. Kemiskinan struktural dikarenakan sumber daya yang dimilikinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kemiskinan sistemik adalah kemiskinan yang diakibatkan sistem negara yang salah. Dan ini adalah pokok terjadinya kemiskinan structural, mengapa?

Dalam sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, semua kebebasan dijamin. Bahkan dalam hal kepemilikan, semua bebas memiliki dan semua bebas dimiliki asalkan bisa membeli. Akhirnya para kapital/pemilik modal yang akan menguasai semua sektor ekonomi. Tidak hanya sektor ekonomi, kebijakan negarapun dapat mereka control karena adanya kontrak politik saat pemilu. Atas nama investasi dan privatisasi semua aset negara diberikan kepada para kapital dan pengusaha/pemilik modal. Akhirnya rakyat tidak terlayani kebutuhan pokoknya karena semua aset negara telah digarong oleh para kapital dan penguasa yang telah menjadi antek-anteknya.

Setelah semua aset negara dikelola swasta baik asing maupun aseng, negara tidak mempunyai pemasukan kecuali dari pajak. Maka disinilah pemerintah akan menekan rakyatnya dengan berbagai pungutan pajak. Dan akhirnya semua sendi kehidupan rakyat dipalak negara atas nama pajak. Negara dalam sistem kapitalis telah menjadi debt collector atas rakyatnya.

Hubungan rakyat dan penguasa didasarkan pada untung dan rugi, tidak lagi pelayanan. Semua diukur dengan uang dan berbayar. Akhirnya rakyat harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Sekolah anak harus membayar mahal, kesehatan mahal, semua subsidi dicabut, listrik, air, semuanya dipaksa bayar. Dan efeknya kehidupan rakyar semakin sulit dan miskin. Karena semua harus diukur dengan duwit sementara lapangan pekerjaan semakin sulit.

Inilah kemiskinan akibat sistem yang salah. Kekayaan yang melimpah, sumber daya alam yang banyak tak dapat dirasakan rakyat. Sungguh hal ini sangat berbeda dengan sistem islam. Dalam sistem islam semua kebutuhan pokok dan kebutuhan umum rakyat dijamin negara dengan mekanisme. Pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, BBM murah, listrik murah, air gratis serta tidak ada pajak yang membebani. Karena dalam islam terdapat banyak pemasukan untuk memenuhi semus kebutuhan negara. Ada khoroj, jizyah, fa’I, anfal, zakat, gonimah, dan lai-lain. Ada juga dari hasil sumber daya alam, karena haram dalam islam memberikan hak pengeloan aset negara kepada swasta baik asing maupun aseng.

Jadi jelaslah bahwa kemiskinan ini adalah buah dari diterapkannya sisetm kapitalisme di negara ini. artinya rakyat ini dimiskinkan oleh sistem bukan karena malas bekerja. Rakyat Indonesia terkenal giat bekerja tak kenal Lelah, tapi mengapa masih miskin? Semua dikarenakan sistem kufur kapitalisme. Belum terbukakah kita untuk menjadikan islam sebagai sebuah sistem kehidupan dalam berbangsa? Ingatlah bahwa Indonesia akan berkah dengan Syariah kaffah, maka perjuangkanlah untuk tegaknya Syariah kaffah ini dalam intitusi khilafah. Hanya Khilafahlah satu-satunya solusi untuk negeri Indonesia tercinta ini.

NEGERIKU MENGEMIS

Oleh : Abd. Latif

Akhirnya terkuak sudah mengapa selama ini pemerintah ngotot tidak mau lockdown. Dengan berbagai alasan mereka kemukakan untuk menghindari lockdown. Ngotot bicara Lockdown sebagai tindakan otoriter, Lockdown tak manusiawi, lockdown tidak efektif, Lockdown ide sesat HTI, ternyata lagi bokek, miskin dan tak punya duit. Gitu saja malu-malu, fitnah sana fitnah sini, ujung-ujungnya mengemis.

Negeriku mengemis hari ini. sungguh sangat ironi sekali ditengah kemewahan para pejabat, ditengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang banyak, namun masih saja mengemis pada rakyatnya. Buat apa bisa menggaji jajaran BPIP Rp. 120.000.000/ bulan, buat apa bisa menggaji jajaran Staf khusus milenial Rp.51.000.000/bulan, namun tak mampu membiayai lockdown untuk rakyatnya.

Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. tapi mengapa hari ini negeri yang kaya ini mengemis memohon belaskasihan rakyatnya? Jelas ini ada yang salah dalam mengelolanya.

Malu, marah, bercampur berang mendengar negara sebesar indonesia ini mengemis pada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pengelola pemerintah sangat amat amatir. Bukankah rakyat sudah dipalak dengan berbagai pungutan pajak. Setiap sendi ekonomi rakyat dipajak. Sepeda dipajak, mobil dipajak, bumi dipajak, bangunan dipajak, toko dan kios dipajak, usaha dipajak, pegawai dipajak, rumah dipajak, semua dipajak.

Tidak cukup rezim ini membebani rakyat dengan berbagai pajak, semua subsidi untuk rakyat pun telah dihapus juga hingga harga semua kebutuhan umum rakyat naik. Listrik naik, BBM naik, air naik, semua kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi dengan beban BPJS atas nama jaminan kesehatan yang tidak menjamin. Belum cukupkah semua itu untuk mengenyangkan para pejabat? Lalu buat apa punya sumberdaya alam melimpah, buat ada pemilu yang berbiaya mahal kalau semua tidak berarti untuk rakyat?

Seandainya rezim ini bijak tentu hal memalukan ini tidak akan terjadi. Ini negara bukan sekedar organisasi atau perkumpulan kecil. Cobalah dihitung, seandainya lockdown diberlakukan dan rakyat dijamin kebutuhannya. Katakan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 50% diantaranya mampu atau kaya atau daerah aman. Berarti yang harus disubsidi adalah 150 juta jiwa, jika 1 hari dengan jatah kebutuhan Rp.30.000/jiwa dan lama lockdown 10 hari maka dibutuhkan dana 150 juta x 30 ribu x 10 hari sama dengan Rp. 45 triliun.

Dari kalkulasi diatas maka hanya dibutuhkan dana sebesar Rp. 45 triliun, kalau 100% rakyat dijamin berarti Cuma butuh Rp. 90 triliun. Sungguh ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan dana dikucurkan Bank Indonesia yang mencapai Rp. 300 triliun hanya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pemindahan Ibukota baru yang mencapai Rp. 460 riliun.

Pertanyaannya mengapa untuk mengucurkan dana 300 triliun hanya untuk rupiah mampu sedang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya tidak mampu. Mengapa untuk sebuah proyek pemindahan ibukota 460 triliun mampu sementara untuk menolong nyawa rakyatnya sendiri tidak mampu. Inilah logika tumpul para penguasa rezim kapitalis. Karena dibalik kucuran dana BI dan proyek pemindahan ibukota terdapat keuntungan pribadi yang berkali-lipat, sementara kalau untuk rakyat hanya menghabiskan tenaga saja.

Semakin nyata bahwa aksi negara mengemis ini tidak lain hanya untuk mencari keuntungan semata. Bukan murni karena negara kurang dana atau pailit. Semua hanya rekayasa untuk bisnis di tengah rakyat yang meregang nyawa. Rezim ini semakin hilang rasa kemanusiaanya. Hari ini sejarah telah mencatat NEGERIKU MENGEMIS. Hari ini sejarah telah mencatat PANCASILA MENGEMIS. Apakah mereka semua sudah tidak punya muka lagi ?

Paradoks Physical Distancing

Oleh: Imam S Bahar (Praktisi Kesehatan. Tinggal di Gresik)

Sampai saat ini pemerintah masih mengadopsi teori Physical Distancing dengan kedisiplinan tingkat tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1 . Rakyat diperintah untuk WFH ( bekerja dari rumah ), belajar dari rumah, beribadah dari rumah tapi kebutuhan pokok rakyat tidak dijamin pemerintah.

Kasihan sekali pekerja harian, bagaimana mereka memenuhi nafkah kebutuhan pokok keluarganya. Padahal yang mendapat gaji bulanan juga banyak yang kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga nya.

2 . Pemerintah borong Rapid Test, padahal para ahli sudah menyatakan bahwa Rapid Test tidak sesuai untuk tes Covid-19.

Dari pada bakar duit untuk Rapid Test, mending tes secara massal dengan metode Swab dan PCR.

3 . Dengan Physical Distancing hanya memindahkan tanggung jawab negara kepada rakyat. Sudah ada pejabat daerah yang menyatakan “Sebaran Corona naik, salahkan rakyatnya ngeyel”. Rakyat pasti akan merespon lebih pedas jika banyak pejabat seperti ini.

4 . Seberapa kuat rakyat melakukan Physical Distancing ; rakyat biasa itu tidak punya gudang sembako. Tabungan uang rakyat juga tidak sebanding dengan kekayaan negara. Pengusaha pun sama, sudah mulai ngap-ngap an sekitar 2 minggu ini karena omset terjun bebas.

5 . Jika Physical Distancing gagal lalu mau kemana lagi selain Lock Down secara "radikal". Ingat, hampir sebagian besar kota di Indonesia sudah ada ODP maupun PDP.

6 . Seperti inilah hidup di negara yang menganut ideologi kapitalisme. Masyarakat terus didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok nya secara mandiri meskipun ditengah Pandemi Corona. Beda dengan negara yang taat kepada syari’at Islam. Kebutuhan dasar rakyat dipenuhi oleh negara. Apalagi saat rakyat dalam kesulitan. Karena seorang Khalifah (kepala negara) bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, dunia dan akhirat.

PANCASILA, MASIHKAH DI INDONESIA ?

Oleh : Abd. Latif

Virus corona yang menjadi pandemic di negara Pancasila ini belum tertangani dengan sempurna. Ratusan warga meregang nyawa, puluhan dokter ahli telah menjadi tumbalnya, namun belum terdengar ungkapan dan solusi dari Pancasila. Seolah telah bisu, buta, dan tuli terhadap apa yang terjadi. Tak ada solusi dan aksi kemanusiaan yang diberikan. Pancasila, masihkah di Indonesia ?

Kita semua tidak tahu dimanakah Pancasila sejatinya berada. Padahal seluruh rakyat Indonesia telah mengelu-elukan, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan, dan bahkan telah disakralkan. Karena begitu agung dan sakralnya Pancasila, merekapun menganggap agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Hingga terucap konstitusi diatas kitab suci, Pancasila dan NKRI harga mati.

Memang telah banyak orang yang mengaku kami Pancasila, kami NKRI, tapi benarkah mereka itu Pancasila sejati? Jika mereka benar Pancasila sejati, mengapa mereka yang berkoar-koar kami Pancasila, kami NKRI tapi faktanya gemar korupsi, dan menjarah negeri, atas nama investasi? Inikah Pancasila itu?

Ketika covid-19 telah melanda beberapa negeri mereka dengan sombongnya berkata “RI satu-satunya negara besar di asia tak kena corona” tapi faktanya paling buruk penanganannya. Bahkan ketika rapat di DPR mereka bercanda “korona adalah komunitas rondo nakal” tapi kini yang paling ketakutan. Sebagiannya berkata “kita kebal corona karena doyan makan nasi kucing” dan akhirnya terpapar juga. Yang lain lagi berseloroh “virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah”. Ketika masker mahal dan langka ia berkata “salah sendiri beli masker”. Inikah Pancasila itu?

Covid-19 kian meraja lela, bahkan beberapa kota telah ditetapkan menjadi zona merah. Kebijakan pemerintah daerah begitu cepat dan tanggap tapi ternyata pusat terlambat, dan untuk menutupi kelambatannya berkata “kebijakan itu wewenang pusat”. Terjadilah ramai antara pemerintahan pusat dan daerah. Kebohongan demi kebohongan dipertontonkan dengan vulgar. Dikatakan stock masker dalam negeri cukup, ada 50 juta, tapi hingga hari ini entah disimpan dimana. Buat upacara peresmian rumah sakit darurat corona berkapasitas 3.000 pasien, tapi faktanya antrian Panjang. 40 ribu APD diimpor dari China, ternyata made in Indonesia. Inikah Pancasila itu?

Disaat negara-negara dunia lockdown, tututan dari para pakar dan tenaga ahli medis untuk melakukan hal yang sama, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Jika lockdown otoriter, jika lockdown tak manusiawi, jika lockdown ide HTI, berarti semua negara yang menerapkan lockdown adalah otoriter, tak manusiawi, dan tepapar HTI. Rakyat semakin bingung dan bertanya-tanya, inikah Pancasila itu?

Berkaca dari negara luar yang bukan negara Pancasila dalam penanganan corona. Filipina siap memecat pegawainya yang memberikan kesempatan warga China masuk negaranya. Korea utara lebih sadis lagi, pimpinan tertinggi Kim Jong Un memerintahkan tentaranya untuk menembak mati warga China yang mencoba masuk negaranya. Tapi sebaliknya di negeri Pancasila ini warga China dibukakan pintu selebar-lebarnya. Bahkan mereka diberi diskon 30% ketika mau masuk Indonesia. Inikah Pancasila itu?

Coba kita bandingkan antara negara yang cinta rakyat dan negara yang tidak cinta rakyat. Jepang memberikan setiap warga baik yang sakit atau tidak sebesar 12.000 yen (sekitar Rp. 1.680.000). Amerika Serikat memberikan bantuan untuk warganya 1.000 dolar atau sekitar Rp. 16.000.000. Sementara di Hongkong hampir Rp. 19.000.000 per warga, Australia sekiatar Rp. 700.000 perwarga. Berapa juta rupiah di Indonesia? Padahal 85% APBN bersumber dari pajak rakyat. Inikah Pancasila itu?Disaat warga negara kesulitan dan mahalnya biaya untuk melakukan tes corona, tapi 2.000 anggota DPR dan keluarganya siap tes corona gratis. Disaat rakyat butuh suntikan dana untuk penanganan corona, pemerintah malah kucurkan dana Rp. 300 trilliun untuk mengangkat rupiah.

Disaat rakyat butuh Perpu untuk penyelamatan jutaan nyawa, pemerintah malah mau merubah Undang-Undang keuangan negara melalui Perpu untuk menyelamatkan kekuasaan agar tidak dima’zulkan. Inikah Pancasila itu?

Kini kami mencari dimanakah Pancasila itu berada, masihkah di Indonesia? Kalau masih di Indonesia, segera beri kami solusi untuk menghindari corona. Kalau sudah terbang entah kemana, segera kembali, lindungi anak-anak negeri ini. Jika sudah tak punya daya, kami akan himpun upaya dari segenap elemen bangsa untuk membangun kembali indonesia. Ataukah kau sudah terpapar corona? ...

SIMALAKAMA HIDUP DINEGERI PANCASILA

Oleh : Abd. Latif

Di tengah wabah corona yang semakin mengganas, rakyat hidup dalam kebinggungan. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan ibu mati tidak dimakan ayah mati. Itulah gambaran hidup dinegeri Pancasila. Rakyat dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana tidak ada pilihan yang menguntungkan, semua pilihan serba salah dan tidak mengenakan. 

Di beberapa kota sudah disosialisasikan himbauan kepada warga masyarakat agar tidak keluar untuk menghindari rantai penyebaran virus corona. Tapi apalah daya jika himbauan hanya sekedar pemanis bibir semata. Tidak ada tindakan bagaimana rakyat bisa bertahan hidup jika tanpa jaminan kebutuhan dari negara. Dan ini adalah fakta simalakama hidup di negeri Pancasila.

Seorang pedagang miskin tetap nekat keluar untuk mencari nafkah keluarga. Ketika ditanya mengapa nekat keluar ? pedagang itu menjawab “Di rumah sudah tidak ada yang dimakan. Jika saya tidak keluar untuk berjualan, anak dan istri saya makan apa? Jika saya tetap dirumah dan tak ada yang dimakan, maka semua akan mati kelaparan. Tidak ada pilihan lain bagi saya, diam dirumah mati Bersama keluarga atau keluar mati untuk mencari nafkah”

Inilah fakta yang terjadi di negeri Pancasila ini. tidak ada kebijakan negara yang pro rakyat kecil. Jangankan membantu kebutuhan pokok warganya, melindungipun tak dilakukan. Lihat saat awal berita tersebarnya virus corona di Wuhan China, negara yang lain sigap untuk mengevakuasi warganya dan menutup kedatangan warga asing yang masuk dinegaranya. Tapi di negeri Pancasila malah sibuk Omnibus Law yang memperbudak pekerja.

Ketika dingatkan dunia, malah dengan sombongnya mengundang dan mempromosikan wisata. Petentang-petenteng dengan sesumbar Indonesia bebas corona. Padahal infrastruktur medis paling minim dibandingkan negara lain. Sibuk duta-dutaan serta mengkriminalisasi warga yang memviralkan TKA China yang masuk Indonesia. Ketika kasus meledak malah ribut dengan pemerintah daerah. Ketika masker langka dan mahal, si mentri malah bilang “Mengapa beli?”

Disaat negara-negara dunia lockdown, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Entah apa ini memang logika Pancasila, atau bagaimana ? jika lockdown otoriter, jika lockdown tak manusiawi, jika lockdown ide HTI, berarti semua negara yang menerapkan lockdown adalah otoriter, tak manusiawi, dan tepapar HTI.

Diluar nalar yang sehat, disaat rakyat membutuhkan uluran tangan negara, ternyata harta telah terjarah oleh bandit-bandit negara. Korupsi KPU, KPK, Pertamina, BPJS, ASABRI, Jiwasraya, Bumi Putera, Garuda Indonesia, Inalum, dan lainnya tertutup dengan virus corona. Disaat rakyat meregang nyawa berperang melawan corona ternyata rezim lebih sayang pengusaha. 300 trilliun rupiah uang negara digelontorkan hanya untuk menguatkan mata uang rupiah. Tapi sampai hari ini belum jelas berapa yang harus diberikan rakyat untuk melawan covid19.

Inilah simalakama hidup dinegeri Pancasila. Rakyat harus berjuang sendiri menyelamatkan keluarga. Serta harus siap menjadi tumbal keserakahan pengusaha dan penguasa. Menyampaikan kritik dianggap memberontak, diam akan mati di tempat. Jujur akan hancur dan diam akan dilawan. Tidakkah ini membuka nalar kita bahwa sistem ini (demokrasi) adalah sumber malapetaka ?

CORONA, SENJATA CHINA UNTUK MENGUASAI DUNIA

Oleh : Abd. Latif

Banyak orang mengira bahwa virus corona yang bersumber dari kota Wuhan China adalah bencana dan adzab dari Tuhan atas kesombongannya. Bahkan banyak orang mengira bahwa corona adalah balasan Tuhan atas kekejaman komunisme China terhadap muslim Uighur. Atau ada sebagian orang yang menyatakan bahwa corona adalah senjata biologi China yang bocor karena kelalaian semata. Itu semua adalah spekulasi orang untuk menyampaikan pendapatnya. Benarkah corona itu adalah bencana, adzab, atau sekedar kecerobohan manusia ? tidakkah kita berfikir bahwa semua itu telah diskenario untuk menjadi senjata China dalam menguasai dunia ? 

Hampir semua ideologi kafir telah terputus urat kemanusiaannya. Dia akan korbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia hanya untuk memuaskan nafsu keserakahannya. China dibawah pimpinan Mao Tse Tung telah menghabisi 6-10 juta nyawa rakyatnya. Dan kini China dibawah komando Xi Jinping telah membunuh 3.249 jiwa atas nama virus corona. Begitu juga Amerika telah membunuh 3.000 nyawa dan membuat luka 6.000 jiwa atas nama perang melawan teroris dengan meledaknya Gedung kembar Word Trade Center (WTC). Artinya, baik kapitalisme yang dipimpin AS dan komunisme dibawah China tak segan-segan menghabisi nyawa rakyatnya sendiri untuk meraih cita-cita politiknya.

Mengorbankan rakyat untuk meraih cita-cita politiknya adalah hal biasa dalam pandangan kapitalisme dan komunisme. Jadi tidak berlebihan jika hilangnya nyawa yang mencapai  3.250 dari warga China adalah semata-mata hanya kepentingan politik negara. Apa alasannya bahwa virus corona adalah senjata China untuk menguasai dunia?

Covid19 bermula di China dan merebak hampir 152 negara di dunia. Seluruh warga dunia dibuat mencekam karena fasilitas medis yang kurang. Akibat ketakutan dunia yang luar biasa hampir banyak negara lockdown. Buah dari itu pasaran saham dunia turun hingga 30%. Minyak dunia jatuh hingga ke pasaran USD 20/barrel. Rusia kehilangan USD420 milyar, Saudi kehilangan USD490 milyar, dan hampir banyak negara megngalami kerugian.

Sedangkan kini China telah menang dalam perang melawan corana karena fasilitas yang telah disiapkan. Rumah sakit khusus corona yang didirikan 3 bulan yang lalu akan segera ditutup karena pasien yang semakin kecil. Orang-orang Wuhan sudah bisa keluar rumah dengan tenang. Kini China hampir bersih dari corona. Sedangkan di negeri-negeri lain sedang berjuang keras melawan corona. Di negeri Asia, Eropa, Korea, atau pun AS semua sedang sibuk atau bahkan lockdown dalam melawan pandemic corona.

Disinilah senjata China dimainkan. Saat semua lockdown dan sibuk memerangi corona sehingga ekonomi dunia melemah, harga saham murah, China memborong dan menguasainya. Minyak dunia, saham-saham yang murah dikuasai dan diborong China. Bahkan dalam bidang medis China telah menawarkan hasil teknologinya ke negara dunia. Banyak peralatan medis dan bahkan vaksin dari China untuk penanggulangan corona telah menguasai pasaran dunia. Kini ekonomi dunia dalam kendali China.

Jelaslah bahwa sebenarnya corona adalah senjata China untuk menguasai dunia. Rakyat hanya tumbal untuk sebuah konspirasi politik negara. Karena komunis dan kapitalis sama-sama telah lenyap rasa kemanusiaannya. Mereka akan mengorbankan siapa saja untuk meraih cita-cita politiknya. Masihkah kita memuja konsep-konsep kapitalis dan komunis? Masihkah kita tidak percaya pada keagungan syariat islam? Bukankah hanya islam ideologi yang sesuai dengan fitroh manusia ?

NEGERI AUTO PILOT

Oleh : Gus Imam
(MT. Riyadlul Jannah)

Di tengah mewabahnya virus Corona menjadi Pandemi Global, memaksa tiap-tiap negara untuk menerapkan kebijakan preventif maupun kuratif dengan pertimbangan untuk menyelematkan kehidupan rakyatnya.

Seharusnya kita juga menjadikan role model penanganan Corona seperti Cina. Memang awalnya virus ini dimulai di Wuhan, Cina. Pemerintah Cina pada awalnya tidak memberlakukan kebijakan “Lock Down” dan akhirnya penyebaran begitu massif. Namun perhatikan ketika Wuhan di “Lock Down”, apakah virus Corona menyebar ke provinsi Cina yang lain dengan massif. Tentu tidak. Kita juga perhatikan begitu sigapnya Cina, dalam waktu sekitar 10 hari membangun Rumah Sakit khusus Corona, memberikan suplai sembako kepada daerah yang diisolasi sehingga tidak terjadi panic buying, memberikan edukasi yang bermanfaat untuk rakyat nya.

Bandingkan dengan negeri Auto Pilot, statement para pejabat sangat tidak mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Mulai dari pasien Corona bisa sembuh sendiri, makan nasi kucing agar tidak terinfeksi virus Corona atau pun minum jamu. Alih-alih menerapkan kebijakan Lock Down, sampai kemarin malam pun pejabat pusat pemerintahan masih bersikeras bahwa yang bisa menerapkan kebijakan Lock Down hanya pemerintah pusat. Apakah perintah pemerintah ini ditaati rakyat nya ? Tidak sama sekali.... Mau Bukti.

Pada bidang Pendidikan, sudah ada pengumuman sejak Sabtu tanggal 14-03-2020 untuk meniadakan proses pengajaran via offline, hampir semua lembaga pendidikan meliburkan siswanya sejak hari Senin, 16-03-2020. Pada bidang Kesehatan, terhitung mulai hari Selasa tanggal 16-03-2020 lebih dari 80% Rumah Sakit di Jawa membuat aturan bahwa penunggu atau pengantar pasien cuma 1 orang, dan yang tidak berkepentingan untuk memeriksakan kesehatan dilarang keras kunjungan ke Rumah Sakit. Dari 2 bidang ini, Pendidikan dan Kesehatan menurut saya sudah melakukan “Lock Down” secara independen tanpa mengindahkan lagi pemerintah Pusat. Ditunggu bidang yang lain : Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik, Keamanan....

Negara Miskin, Sistem Kapitalisme

Pertanyaan nya : Mengapa pemerintah +62 seperti meremehkan virus Corona padahal bukan negara pertama yang diserang Virus ?

Hal ini tentu tanpa alasan :

1 . Dipimpin oleh seorang yang Bodoh : pada awal merebaknya virus Corona, pemerintah malah asyik menawarkan wisata bahkan distimulus untuk datang ke negeri +62. Secara pongah menawarkan bantuan kepada Cina untuk menangani virus Corona.

2 . Sistem Kapitalisme yang diadopsi oleh negara +62 sehingga negara kurang serius melayani kesehatan rakyat. Jika rakyat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan maka dianjurkan ikut asuransi atau membayar sendiri.

3 . Beban ekonomi : tidak dipungkiri saat ini hutang negara sangat besar, mungkin sekitar 6000 Triliun dan kurs rupiah semakin merosot, untuk saat ini bisa diatas 15.000/dollar.  Lalu apakah pantas menyandang predikat negara Maju ??? Oh iya negara Maju yang selalu progresif hutang nya.

Dari ketiga indikasi diatas, maka wajar saja pemerintah tidak tertarik dengan nasehat “Lock Down” yang sudah disarankan oleh berbagai pihak. Serta cenderung melepas tanggung jawab kepada pemerintah daerah masing-masing.

Solusi jangka pendek

. Sebagaimana telah banyak disampaikan oleh para ulama, jika timbul wabah penyakit, maka diberlakukan “Lock Down” atau isolasi. Dalam hadits dinyatakan : “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu," (HR. Bukhari dan Muslim)

Membiasakan hidup bersih : dengan giat cuci, menggunakan masker atau pun sarung tangan. Sesuai anjuran dari ahli kesehatan.

Membatasi pertemuan dalam jumlah besar, sangat disarankan online

Melakukan taqarrub kepada Allah, bertaubat atas berbagai dosa.

Menyerukan kepada pemerintah dan rakyat agar meninggalkan sistem sekuler kapitalisme seraya beralih hanya kepada syari’at Islam.[ ]

GARA-GARA KAPITALISME TIBA-TIBA GAGAP CORONA

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Sampai dengan hari Selasa (17/03/2020), CNN Indonesia mewartakan bahwa Sejauh ini, total ada 172 orang positif terjangkit virus corona di seluruh Indonesia.

Bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan buruknya penanganan dari pemerintah. Pemerintah nampaknya gagap menghadapi pandemi Corona ini. Banyak yang menilai bahwa pemerintah abai dan tidak peduli. Padahal rakyat sebenarnya menunggu langkah yang diambil pemerintah.

Ada beberapa yang bisa kita saksikan fakta-fakta tidak tanggapnya pemerintah menghadapi meluasnya wabah pandemik Corona ini.

Pertama, penetapan status lockdown, sampai sekarang pemerintahan Jokowi enggan untuk menetapkan langkah lockdown. Dan malah mengancam pemerintah daerah yang memberlakukan lockdown. Padahal mayoritas rakyat menginginkan status lockdown, untuk melokalisir penyebaran wabah corona ini. Meskipun pada akhirnya kepala daerah rame rame menetapkan status lockdown. Walaupun terlambat.

Pemerintah juga masih membiarkan pintu keluar masuknya manusia terbuka lebar, terutama bagi warga negara China, yang menjadi negara asal pandemik ini.

Kedua, Sarana dan pra sarana tenaga medis maupun relawan medis yang kurang memadai. Seperti yang dilansir di Republika.co.id (17/03/2020), Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, di fasilitas kesehatan yang menangani virus corona (Covid-19) yang mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri (APD) untuk mereka. Akibatnya, banyak petugas kesehatan yang menjadi korban. Dan dikhawatirkan malah akan kekurangan tenaga medis karena sebagian dari mereka tertular wabah Corona ketika bertugas.

Ketiga, Persoalan Masker, ketika masker naik mahal dan langka. pemerintah malah eksport masker ke China. Padahal masyarakat membutuhkan masker untuk mencegah wabah corona. Seharusnya kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu sebelum dieksport. kalau perlu digratiskan karena kondisi darurat.

Keempat, mahalnya tes Corona. Mencegah wabah pandemik ini, perlu juga antisipasi dini tes corona ini. Namun, nampaknya hanya kalangan yang mampu saja yang bisa melakukan tes. Karena ada cerita netizen bahwa tes Corona demikian mahal, yakni sekitar 705.000. Netizen tersebut mengharapkan pemerintah agar mengcover dana tersebut, agar warga yang tak mampu juga bisa mencegah sejak dini melalui hasil tes.

Gagapnya pemerintah dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya adalah :

Pertama, Kapitalisasi kesehatan, di Indonesia semuanya diukur dengan uang, tidak terkecuali pelayanan kesehatan. Seperti halnya keluhan netizen di atas yang harus merogoh kocek 705.000 untuk cek corona. Seharusnya pemerintah lah yang wajib bertanggung jawab mengcover dana tersebut untuk pencegahan dini. sehingga mana yang sehat dan mana yang terpapar bisa langsung di lokalisir untuk segera diambil tindakan bagi yang terpapar.

Kedua, Debt Trap (Jebakan Utang) dan jebakan investasi. Tak dapat dipungkiri bahwa Utang dan investasi bisa mengendalikan suatu negara. Tidak beraninya Indonesia menghentikan arus WNA China masuk ke negeri ini dan juga kebijakan ekspor masker di saat rakyat lebih membutuhkan, bisa jadi juga karena tekanan jebakan utang dan investasi dari China yang tertuang dalam kesepakatan OBOR/BRI. Sehingga pemerintah lebih mendahulukan kepentingan China daripada kepentingan rakyatnya. Bahkan sekalipun di saat kondisi darurat seperti ini, pemerintah tetap tega mengabaikan rakyatnya.

Ketiga, Hampir semua kebijakan pemerintah dikendalikan oleh invisible hand atau invisible government, yakni kaum kapitalis, baik lokal maupun asing. karena bisa jadi ekspor masker tersebut adalah desakan kaum kapitalis lokal, karena mereka juga ingin mengambil keuntungan dari kegiatan ekspor masker, apalagi dalam kondisi seperti ini harganya bisa tinggi. Jadi langkanya masker disebabkan karena distribusi ala kapitalis.

Keempat, Tidak diterapkannya sistem Islam. Andai pemerintah menerapkan syari'at Islam. Pemerintah pasti tidak akan gagap seperti saat ini. Dan pasti akan segera melakukan lockdown dengan menyandarkan pada hadits nabi saw :
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:
“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Sistem Islam juga akan menjadikan pemerintah lebih tanggap dan lebih bertanggung jawab melayani rakyatnya, karena termotivasi hadits Nabi saw :
Rasulullah saw bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).
Sehingga akan takut balasan di akhirat kelak andai mengabaikan kepentingan umat atau rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. misalkan saja terkait corona ini, pemerintah pasti akan sekuat tenaga menyediakan tenaga medis dengan sarana dan pra sarana yang memadai, sehingga tenaga medis bisa nyaman melayani tanpa khawatir tertular sampai situasi lockdown selesai. Dan secara cuma-cuma.

Oleh karena itu, dari peristiwa pandemik corona ini, seharusnya rakyat Indonesia menyadari bahwa selama negeri ini di atur dengan kapitalis, maka pemerintah pasti akan abai dan lalai terhadap urusan rakyatnya.

Sudah saatnya rakyat Indonesia me lockdown kapitalisme dan kembali kepada Sistem Islam dalam institusi Khilafah. Syari'at Islam dalam naungan Khilafah telah terbukti selama 13 abad mampu melayani urusan umat.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!