BLAME OF THE VICTIM

Oleh : Achmad Syaiful Bachri

Menjadi rakyat Indonesia ini memang harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Seringkali menjadi sasaran empuk penguasa untuk dijadikan kambing hitam. Ibarat sudah menjadi korban, tapi malah disalahkan. Padahal yang keliru adalah pihak pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan.

Blame of the victim, itulah barangkali istilah tepat yang pernah disampaikan oleh ustadz Ismail Yusanto dalam Jurnal Al Waie. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah menyalahkan korban.

Berkali-kali rakyat menjadi kambing hitam. Sudah banyak contohnya di media, misalkan saja ketika mencabut subsidi BBM, rakyat dituduh tidak hemat. Ketika menaikkan iuran BPJS, rakyat dituduh nunggak BPJS dan mengakibatkan BPJS defisit.

Yang terakhir ketika saat ini wabah Corona tak terkendali, rakyat lagi yang disalahkan, khususnya rakyat miskin dengan mengatakan rakyat miskin jangan sampai menularkan kepada yang kaya. Tanpa disadari pula, pemerintah mengadu domba antar anak bangsa. Dikotomi kaya dan miskin ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan anak bangsa.

Dikotomi ini menyesatkan, karena sesungguhnya pandemik corona ini tak mengenal si kaya dan si miskin. Semua berpotensi tertulari. baik itu dari si kaya kepada si miskin dan dari si miskin kepada si kaya. Yang kalangan menengah pun demikian. karena faktanya, ada pejabat menteri yang tertular setelah meninjau kapal pesiar. Dan semua pasti paham yang sanggup menumpang kapal pesiar sebagian besar adalah orang kaya.

Benar kata Nasrudin Joha, pemerintah memandang isu corona ini seakan isu politik, padahal isu corona ini adalah murni isu kemanusiaan. Sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah pencitraan, pencitraan dan pencitraan. Seakan pemerintah masih belum move on bahwa pemilu sebenarnya sudah selesai. Dan Blame of the victim ini menjadi bagian dari usaha pencitraan pemerintah.

Melalui Blame of the victim ini adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan ketidakpedulian pemerintah agar dialihkan ke rakyat, seakan semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena ketidakpedulian rakyat.

Padahal, Semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena pemerintah mengabaikan seruan dari para ahli medis, para tokoh dan Ulama' agar pemerintah segera mengambil kebijakan lockdown. Tapi pemerintah dengan sombong nya dan bahkan bercanda bahwa indonesia ini zero corona, dan malah semakin menggenjot sektor pariwisata dengan memberikan insentif kepada turis asing demi mereguk devisa.

Lockdown isolasi setiap wilayah yang disarankan para Ulama' pun tidak diindahkan pemerintah. pemerintah malah bersikukuh mengeluarkan kebijakan anti Lockdown. Sehingga arus perpindahan warga antar kota masih terjadi. Dikhawatirkan arus keluar masuknya warga antar kota ini menjadi penularan COVID 19, karena warga yang keluar masuk antar kota atau wilayah terkadang tidak mengetahui kalau dia terpapar virus ini.

Kebebalan pemerintah inilah yang menjadikan serangan COVID 19 ini semakin menjadi-jadi. Seharusnya pemerintah merenungi bahwa Isu pandemik corona ini bukanlah isu politik dan ini adalah murni kemanusiaan. Nilai kemanusiaanlah yang wajib diperhatikan. Sehingga perlu segera diserukan lockdown, dengan semua kebutuhan ditanggung pemerintah, dan pemerintah harus serius menanggapi tenaga medis yang berjuang di garis terdepan dengan memenuhi segala sarana dan pra sarananya.

Kalau semua itu diabaikan, dan masih terus menerus menyalahkan rakyat yang dalam kesusahan, maka jangan heran dalam titik kulminasi tertentu, dengan izin Allah SWT, rakyat akan bergerak meruntuhkan kekuasaan Anda.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!