LOCKDOWN DALAM KAPITALIS dan LOCK DOWN DALAM KHILAFAH

Oleh : Abd. latif

Virus Corona (COVID-19) masih menghantui dunia hingga saat ini. Beberapa negara pun memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna membatasi penularan virus ini. Lockdown menjadi opsi kebijakan yang diambil oleh beberapa negara terdampak virus Corona, yang sudah menilai wabah ini semakin cepat penularannya. Mulai China, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan yang teranyar adalah Thailand. Begitu juga di beberapa wilayah Indonesia, sebagian Kepala Daerah sudah memberlakukan walaupun belum ada keputusan dari pusat.

Kebijakan lockdown yang diberlakukan di beberapa negara dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran virus. Dengan terputusnya rantai penyebaran diharapkan virus tidak bekembang dan segera hilang. Rosulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam hadistnya tentang lockdown ini dan dipratekkan langsung saat kepemimpinan Umar Bin Khothob.

Dan hari ini kita melihat negara-negara sekuler juga menerapkan lockdown ini untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Selain untuk memutus rantai penyebaran, lockdown juga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Walaupun dalam negara sekuler menerapkan kebijakan lockdown yang sama dengan islam, namun ada perbedaan orientasi atau tujuan dalam prakteknya.
 
Ketika negara-negara sekuler melakukan lockdown memang untuk menyelamatkan manusia, tapi sebenarnya itu bukanlah yang pertama. Justru pertimbangan penting dalam keputusan kapitalisme adalah keuntungan ekonomi. Mereka kaum kapitalis berfikir dan menganggap bahwa kerusakan ekonomi yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan tidak lockdown. Dengan kata lain lockdown merupakan “the lesser of two evils” dari segi ekonomi. Mereka ingin menyelamatkan sebanyak mungkin roda gigi ekonomi untuk menjaga kekuatan ekonomi negaranya.

Memang demikianlah pandangan kapitalisme. Mereka menganggap manusia tidak lebih dari roda gigi ekonomi. Jika banyak manusia yang mempunyai potensi mati, maka roda ekonomi akan semakin sulit lagi. Maka dalam kapitalisme manusia tidak dianggap sebagai manusia, tapi lebih dianggap sebagai alat penggerak ekonomi.

Hal ini sangatlah berbeda dalam pandangan islam. Ketika negara islam (Khilafah) melakukan lockdown, sang kholifah melakukannya benar-benar karena tuntutan syara’ (Syariah islam) yaitu ada perintah langsung dari Rosulullah SAW. karena merupakan seruan assyari’ untuk menyelamatkan manusia, whatever the cost. Negara melakukan lockdown bukan karena menganggap manusia sebagai roda penggerak ekonomi semata, melainkan karena ketundukkannya terhadap hukum-hukum syara’.

Inilah perbedaan antara lockdown dalam sistem kapitalis dan dalam sistem islam. Lockdown dalam pandangan kapitalis lebih dikarenakan faktor ekonomi, bukan faktor kemanusiaan. Tapi lockdown dalam islam lebih memanusiakan manusia jauh dari faktor ekonomi, jauh dari perhitungan untung dan rugi. Islam lebih memuliakan manusia sebagai ciptaan Allah swt. Terlepas apakah manusia itu beriman atau kafir.

Sistem islam ternyata lebih mulia daripada sistem kapitalisme ataupun sistem komunisme. Islam Lebih memuliyakan manusia dalam posisinya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah SWT. yang sempuna. Jika hari ini ada manusia, lebih-lebih umat islam yang menolak islam sebagai aturan hidup bernegara patut dipertanyakan keislamannya. Apakah memang benar-benar islam Ataukah seorang pendusta. Jadi jelaslah bahwa Khilafah adalah sebuah sistem yang sesuai fitroh manusia dan sesuai logika akal sehat manusia. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana hukum Allah swt. (syariat islam) bisa diberlakukan di bumi ini.

DOMINASI NILAI MATERI KAPITALISME DALAM MENGHADAPI CORONA

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Menurut Seikh Taqyudin An Nabhani. Manusia dalam hidup ini ada 4 hal yang ingin dicapai. Yakni nilai materi, nilai kemanusiaan, nilai akhlaq dan nilai spiritual.

Ada kalanya terjadi benturan ketika kita ingin mencapai empat nilai ini. Sehingga perlu dipilih mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan.

Dalam menentukan skala prioritas ini seorang muslim wajib mengembalikan kepada dalil atau nash. Misalkan saja terjadi benturan antara kewajiban sholat Jum'at dan kewajiban mencari nafkah. Dalam hal ini terjadi benturan antara nilai materi dan spiritual. Ketika kita kembalikan kepada Nash Al Qur'an, maka jelas kita diperintahkan untuk wajib melaksanakan sholat Jum'at dan wajib meninggalkan aktivitas jual beli atau mencari nafkah.

Begitu juga, ketika terjadi pandemi Corona ini. Terjadi benturan antara nilai materi dan nilai kemanusiaan. Mana yang harus didahulukan. Dalam islam, ketika terjadi wabah di suatu wilayah maka kita dilarang memasuki wilayah tersebut. Dan apabila di wilayah kita terserang wabah maka kita juga dilarang keluar dari wilayah ini agar wabah tidak menyebar. Sehingga harus isolasi wilayah.

Hal ini jelas harus mengorbankan sisi materi demi nilai kemanusiaan, karena roda ekonomi terhenti sebagai akibat dari kebijakan isolasi ini, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Dan di dalam islam pula, ketika roda ekonomi terhenti maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama lockdown. Karena yang harus didahulukan adalah nilai kemanusiaan.

Sayangnya pemerintahan kita diatur dengan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, setiap terjadi benturan di antara 4 nilai tersebut, maka pasti yang didahulukan adalah nilai materi. Tidak terkecuali ketika berbenturan dengan sisi kemanusiaan.

Lihat saja, ketika para ahli medis, para tokoh serta para ulama' mengusulkan lockdown. Pemerintah kita malah lebih mengutamakan investasi, devisa dan lebih mengutamakan meneruskan pembangunan Ibu Kota baru daripada melindungi keselamatan warganya karena serangan dahsyat corona. Barangkali bagi pemerintah mengatur urusan rakyat dalam kondisi seperti ini dianggap merugikan dari segi materi. Nampak sekali pemerintah enggan melakukan Lockdown untuk memghindari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan warganya selama wabah pandemik Corona ini.

Pemerintah enggan menggunakan anggaran APBN untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama Lockdown. Padahal uang APBN itu berasal dari pajak rakyat yang dipungut tanpa pandang bulu, dari kalangan kaya, menengah, maupun miskin. Namun, mengapa ketika rakyat membutuhkan APBN, justru pemerintah gamang mengeluarkannya.

Padahal pemerintah, melalui Sri Mulyani begitu gampangnya menyuntikkan dana APBN untuk menalangi dana jiwa sraya yang di korupsi dengan nilai yang fantastik puluhan triliyun.

Pemerintahan juga lebih suka meneruskan rencana pemindahan Ibu kota yang dananya empat ratusan triliyun daripada membatalkan dan mengalihkan dana itu untuk menyelamatkan warganya dari serangan Virus pandemik Corona ini.

Anehnya, Sri Mulyani malah membuka rekening untuk meminta sumbangan kepada rakyat yang saat ini berjuang dan bertarung sendirian melawan virus corona. Rakyat bergumam, begitu teganya engkau Sri Mulyani. Bukannya membantu tapi malah meminta sumbangan.

Inilah negeri kapitalisme, skala prioritas yang ada dalam pikiran mereka hanyalah nilai materi. kalaupun ada penampakan nilai kemanusiaan, nilai akhlaq dan nilai spiritual yang dilakukan pemerintah, itu hanyalah sekedar penciteraan dan kembalinya adalah pada nilai materi, yakni pencitraan kekuasaan.

Barangkali anda masih ingat, setelah tsunami melanda, setelah kebakaran hutan, setelah bencana, pasti muncul sosok berbaju putih dengan pose prihatin. Barangkali itulah fenomena penampakan nilai kemanusiaan yang aslinya tujuannya adalah mencapai nilai materi. Anda juga masih ingatkan ketika pemilu kemarin ada orang yang tiba tiba sholat tapi terungkap kameranya di depan Sang 'imam dan peserta sholat. Itulah penampakan nilai spiritual, padahal yang dicapai adalah nilai materi. Inilah Pencitraan kekuasaan khas kapitalistik. [ ]

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

BLAME OF THE VICTIM

Oleh : Achmad Syaiful Bachri

Menjadi rakyat Indonesia ini memang harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Seringkali menjadi sasaran empuk penguasa untuk dijadikan kambing hitam. Ibarat sudah menjadi korban, tapi malah disalahkan. Padahal yang keliru adalah pihak pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan.

Blame of the victim, itulah barangkali istilah tepat yang pernah disampaikan oleh ustadz Ismail Yusanto dalam Jurnal Al Waie. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah menyalahkan korban.

Berkali-kali rakyat menjadi kambing hitam. Sudah banyak contohnya di media, misalkan saja ketika mencabut subsidi BBM, rakyat dituduh tidak hemat. Ketika menaikkan iuran BPJS, rakyat dituduh nunggak BPJS dan mengakibatkan BPJS defisit.

Yang terakhir ketika saat ini wabah Corona tak terkendali, rakyat lagi yang disalahkan, khususnya rakyat miskin dengan mengatakan rakyat miskin jangan sampai menularkan kepada yang kaya. Tanpa disadari pula, pemerintah mengadu domba antar anak bangsa. Dikotomi kaya dan miskin ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan anak bangsa.

Dikotomi ini menyesatkan, karena sesungguhnya pandemik corona ini tak mengenal si kaya dan si miskin. Semua berpotensi tertulari. baik itu dari si kaya kepada si miskin dan dari si miskin kepada si kaya. Yang kalangan menengah pun demikian. karena faktanya, ada pejabat menteri yang tertular setelah meninjau kapal pesiar. Dan semua pasti paham yang sanggup menumpang kapal pesiar sebagian besar adalah orang kaya.

Benar kata Nasrudin Joha, pemerintah memandang isu corona ini seakan isu politik, padahal isu corona ini adalah murni isu kemanusiaan. Sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah pencitraan, pencitraan dan pencitraan. Seakan pemerintah masih belum move on bahwa pemilu sebenarnya sudah selesai. Dan Blame of the victim ini menjadi bagian dari usaha pencitraan pemerintah.

Melalui Blame of the victim ini adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan ketidakpedulian pemerintah agar dialihkan ke rakyat, seakan semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena ketidakpedulian rakyat.

Padahal, Semakin tersebarnya COVID 19 ini adalah karena pemerintah mengabaikan seruan dari para ahli medis, para tokoh dan Ulama' agar pemerintah segera mengambil kebijakan lockdown. Tapi pemerintah dengan sombong nya dan bahkan bercanda bahwa indonesia ini zero corona, dan malah semakin menggenjot sektor pariwisata dengan memberikan insentif kepada turis asing demi mereguk devisa.

Lockdown isolasi setiap wilayah yang disarankan para Ulama' pun tidak diindahkan pemerintah. pemerintah malah bersikukuh mengeluarkan kebijakan anti Lockdown. Sehingga arus perpindahan warga antar kota masih terjadi. Dikhawatirkan arus keluar masuknya warga antar kota ini menjadi penularan COVID 19, karena warga yang keluar masuk antar kota atau wilayah terkadang tidak mengetahui kalau dia terpapar virus ini.

Kebebalan pemerintah inilah yang menjadikan serangan COVID 19 ini semakin menjadi-jadi. Seharusnya pemerintah merenungi bahwa Isu pandemik corona ini bukanlah isu politik dan ini adalah murni kemanusiaan. Nilai kemanusiaanlah yang wajib diperhatikan. Sehingga perlu segera diserukan lockdown, dengan semua kebutuhan ditanggung pemerintah, dan pemerintah harus serius menanggapi tenaga medis yang berjuang di garis terdepan dengan memenuhi segala sarana dan pra sarananya.

Kalau semua itu diabaikan, dan masih terus menerus menyalahkan rakyat yang dalam kesusahan, maka jangan heran dalam titik kulminasi tertentu, dengan izin Allah SWT, rakyat akan bergerak meruntuhkan kekuasaan Anda.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

“ORANG MISKIN MENULARKAN PENYAKIT” LOGIKA SESAT SANG PEJABAT

Oleh : Abd. Latif

Rakyat kian marah, berang, dan kesal melihat dan mendengar para pejabat yang semakin tidak karuan, terlebih berkaitan dengan fitnah orang miskin menularkan virus. Kata Achmad Yurianto, Jubir Corona pada siaran langsung di BNPB, jum’at, 27 maret 2020. Beliau menyampaikan bahwa “ yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakit ”. sebuah ucapan yang menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia.

Sangat disayangkan, di situasi yang sulit menghadapi covid-19 ini justru ada pematik kemarahan umat dari kalangan pejabat negara. Seharusnya semua pihak saling menjaga lisan, menjaga diri, lebih-lebih pejabat publik. Dimana sampai hari ini pemerintah belum mengambil aksi nyata melawan penyebaran virus corona. Belum ada tindakan nyata untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Belum ada upaya serius untuk menyelamatkan bangsanya.

Alih-alih memberikan pertolongan dan kebijakan yang menentramkan, justru Achmad Yurianto hari ini  telah menuduh orang miskin sebagai penyebar penyakit mematikan. Sejak kapan orang-orang miskin menjadi penyebab menularnya covid-19? Dari mana teori yang dikembangkan oleh Achmad Yurianto ini? ataukah memang ia dipasang dengan maksud membuat kegaduhan agar tuan-tuannya aman?

Wahai sang jubir corona, cobalah anda berfikir sedikit waras. Virus corona itu berasal dari Wuhan cina yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang paling cepat adalah melalui bandara, melalui penerbangan antar negara. Dan di Indonesia yang keluar-masuk negeri ini terbanyak adalah cina melalui tenaga kerja asing atau turis. Artinya penyebar utama virus ini adalah para TKA atau turis dari cina yang di undang negara. Jadi para pejabat dan pemerintah itulah yang membawa virus ini kedalam negeri.

Wahai sang jubir corona, kami tidak tahu kau lulusan apa dan sekolah dimana. Tapi yang jelas logika nalarmu sesat dan bejat. Bukankah yang keluar masuk bandara itu adalah orang-orang kaya? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pejabat negara? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pengusaha? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah orang-orang cina dan antek-anteknya? Atau jangan-jangan virus ini adalah konspirasi bisnis para pejabat yang telah menjadi antek cina?

Lihatlah yang telah terpapar corona! Anggota DPR RI, Imam Suroso dinyatakan positif corona dan meninggal dunia. Wakil ketua DPD PDIP, Gatot Tjahyono dinyatakan positif dan meninggal dunia. 2 pejabat kementrian industry telah meninggal akibat corona. Para tenaga medis dan para dokter yang menangani corona juga banyak yang meninggal dunia. Bukankah rata-rata mereka adalah orang-orang kaya? Justru merekalah yang menularkan penyakit jahat ini ke desa-desa.

Sungguh logika bejat para pejabat ini sebenarnya adalah upaya untuk menutupi kegagalan-kegagalan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ibarat maling teriak maling untuk menyelamatkan dirinya dengan mengalihkan perhatian publik. Untuk para pejabat, bersikaplah santun dan layani rakyat pasti diri dan keluargamu akan dihormati dan dimulyakan. Janganlah memancing kemarah umat di saat semua dalam bayang-bayang ketakutan.

RAKYAT INI TELAH DIMISKINKAN NEGARA

Oleh : Abd. Latif

Kembali rezim merendahkan dan menghinakan rakyatnya sendiri yang miskin. Melalaui mulut jubir corona, Achmad Yurianto pada siaran langsung di BNPB jum’at (27/3) menyatakankan dalam pidatonya bahwa “yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya” seolah rakyat miskinlah sumber virus corona. Betulkah rakyat miskin yang menjadi sumber penyakit COVID-19 ? lalu siapa yang bertanggung jawab atas kemiskinan ini ?

Seandainya semua bisa berfikir sedikit waras, tentu akan dipahami bahwa sebenarnya justru penguasa dan aparatlah yang membawa covid-19 ini  ke indonesia. Virus corona itu berasal dari kota Wuhan di negeri Cina yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang paling cepat adalah melalui bandara, melalui penerbangan antar negara. Dan di Indonesia yang keluar-masuk negeri ini terbanyak adalah cina melalui tenaga kerja asing (TKA) dan turis. Artinya penyebar utama virus ini adalah para TKA atau turis dari cina yang di undang negara. Bukankah hingga hari ini penerbangan dari dan ke Cina tetap berjalan? Siapa yang mempunyai wewenang untuk menutup dan membuka pendatang dari Cina? Jadi para pejabat dan pemerintah itulah yang membawa virus ini kedalam negeri ini.

Fakta dilapangan semakin nyata dan jelas, tapi mengapa masih ada pernyataan dan logika yang tidak waras. Bukankah yang keluar masuk bandara itu adalah orang-orang kaya? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pejabat negara? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah para pengusaha? Bukankah yang keluar masuk bandara adalah orang-orang cina dan antek-anteknya? Lalu mengapa rakyat miskin yang difitnah? Atau jangan-jangan virus ini adalah konspirasi bisnis para pejabat negara yang telah menjadi antek cina?

Jumlah penduduk miskin di Indonesia memang cukup banyak. Hampir 50% masyarakat dalam katagori miskin. Namun menurut data pemerintah hanya sekitar 10% dari jumlah rakyat Indonesia. Mengapa jumlah penduduk miskin sangat kecil menurut data pemerintah? Karena data yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berdasarkan penghasilan Rp 401.220/bulan. Menurut mereka keluarga yang sudah berpenghasilan Rp 401.220 termasuk keluarga mampu. Padahal uang sebesar itu Cuma bisa dipakai membeli beras 40 kg. lalu untuk lauk, jajan anak, listrik, BBM, air, biaya sekolah, dll  mereka ambil uang dari mana? Lalu jika 401 ribu dianggap cukup oleh negara, mengapa para pejabat tidak digaji 500 ribu saja? Cobalah dipikir dengan akal sehat, uang sebesar itu cukupkah untuk kehidupan sekarang?

Ironi sekali, di tengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang cukup banyak, namun masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. lalu mengapa rakyat masih dalam kemiskinan? Lalu kemana semua kekayaan negeri ini? Jelas ada yang salah dalam pengeloaannya.

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi ada 2, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan sistemik negara. Kemiskinan struktural dikarenakan sumber daya yang dimilikinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kemiskinan sistemik adalah kemiskinan yang diakibatkan sistem negara yang salah. Dan ini adalah pokok terjadinya kemiskinan structural, mengapa?

Dalam sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, semua kebebasan dijamin. Bahkan dalam hal kepemilikan, semua bebas memiliki dan semua bebas dimiliki asalkan bisa membeli. Akhirnya para kapital/pemilik modal yang akan menguasai semua sektor ekonomi. Tidak hanya sektor ekonomi, kebijakan negarapun dapat mereka control karena adanya kontrak politik saat pemilu. Atas nama investasi dan privatisasi semua aset negara diberikan kepada para kapital dan pengusaha/pemilik modal. Akhirnya rakyat tidak terlayani kebutuhan pokoknya karena semua aset negara telah digarong oleh para kapital dan penguasa yang telah menjadi antek-anteknya.

Setelah semua aset negara dikelola swasta baik asing maupun aseng, negara tidak mempunyai pemasukan kecuali dari pajak. Maka disinilah pemerintah akan menekan rakyatnya dengan berbagai pungutan pajak. Dan akhirnya semua sendi kehidupan rakyat dipalak negara atas nama pajak. Negara dalam sistem kapitalis telah menjadi debt collector atas rakyatnya.

Hubungan rakyat dan penguasa didasarkan pada untung dan rugi, tidak lagi pelayanan. Semua diukur dengan uang dan berbayar. Akhirnya rakyat harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Sekolah anak harus membayar mahal, kesehatan mahal, semua subsidi dicabut, listrik, air, semuanya dipaksa bayar. Dan efeknya kehidupan rakyar semakin sulit dan miskin. Karena semua harus diukur dengan duwit sementara lapangan pekerjaan semakin sulit.

Inilah kemiskinan akibat sistem yang salah. Kekayaan yang melimpah, sumber daya alam yang banyak tak dapat dirasakan rakyat. Sungguh hal ini sangat berbeda dengan sistem islam. Dalam sistem islam semua kebutuhan pokok dan kebutuhan umum rakyat dijamin negara dengan mekanisme. Pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, BBM murah, listrik murah, air gratis serta tidak ada pajak yang membebani. Karena dalam islam terdapat banyak pemasukan untuk memenuhi semus kebutuhan negara. Ada khoroj, jizyah, fa’I, anfal, zakat, gonimah, dan lai-lain. Ada juga dari hasil sumber daya alam, karena haram dalam islam memberikan hak pengeloan aset negara kepada swasta baik asing maupun aseng.

Jadi jelaslah bahwa kemiskinan ini adalah buah dari diterapkannya sisetm kapitalisme di negara ini. artinya rakyat ini dimiskinkan oleh sistem bukan karena malas bekerja. Rakyat Indonesia terkenal giat bekerja tak kenal Lelah, tapi mengapa masih miskin? Semua dikarenakan sistem kufur kapitalisme. Belum terbukakah kita untuk menjadikan islam sebagai sebuah sistem kehidupan dalam berbangsa? Ingatlah bahwa Indonesia akan berkah dengan Syariah kaffah, maka perjuangkanlah untuk tegaknya Syariah kaffah ini dalam intitusi khilafah. Hanya Khilafahlah satu-satunya solusi untuk negeri Indonesia tercinta ini.

NEGERIKU MENGEMIS

Oleh : Abd. Latif

Akhirnya terkuak sudah mengapa selama ini pemerintah ngotot tidak mau lockdown. Dengan berbagai alasan mereka kemukakan untuk menghindari lockdown. Ngotot bicara Lockdown sebagai tindakan otoriter, Lockdown tak manusiawi, lockdown tidak efektif, Lockdown ide sesat HTI, ternyata lagi bokek, miskin dan tak punya duit. Gitu saja malu-malu, fitnah sana fitnah sini, ujung-ujungnya mengemis.

Negeriku mengemis hari ini. sungguh sangat ironi sekali ditengah kemewahan para pejabat, ditengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang banyak, namun masih saja mengemis pada rakyatnya. Buat apa bisa menggaji jajaran BPIP Rp. 120.000.000/ bulan, buat apa bisa menggaji jajaran Staf khusus milenial Rp.51.000.000/bulan, namun tak mampu membiayai lockdown untuk rakyatnya.

Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. tapi mengapa hari ini negeri yang kaya ini mengemis memohon belaskasihan rakyatnya? Jelas ini ada yang salah dalam mengelolanya.

Malu, marah, bercampur berang mendengar negara sebesar indonesia ini mengemis pada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pengelola pemerintah sangat amat amatir. Bukankah rakyat sudah dipalak dengan berbagai pungutan pajak. Setiap sendi ekonomi rakyat dipajak. Sepeda dipajak, mobil dipajak, bumi dipajak, bangunan dipajak, toko dan kios dipajak, usaha dipajak, pegawai dipajak, rumah dipajak, semua dipajak.

Tidak cukup rezim ini membebani rakyat dengan berbagai pajak, semua subsidi untuk rakyat pun telah dihapus juga hingga harga semua kebutuhan umum rakyat naik. Listrik naik, BBM naik, air naik, semua kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi dengan beban BPJS atas nama jaminan kesehatan yang tidak menjamin. Belum cukupkah semua itu untuk mengenyangkan para pejabat? Lalu buat apa punya sumberdaya alam melimpah, buat ada pemilu yang berbiaya mahal kalau semua tidak berarti untuk rakyat?

Seandainya rezim ini bijak tentu hal memalukan ini tidak akan terjadi. Ini negara bukan sekedar organisasi atau perkumpulan kecil. Cobalah dihitung, seandainya lockdown diberlakukan dan rakyat dijamin kebutuhannya. Katakan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 50% diantaranya mampu atau kaya atau daerah aman. Berarti yang harus disubsidi adalah 150 juta jiwa, jika 1 hari dengan jatah kebutuhan Rp.30.000/jiwa dan lama lockdown 10 hari maka dibutuhkan dana 150 juta x 30 ribu x 10 hari sama dengan Rp. 45 triliun.

Dari kalkulasi diatas maka hanya dibutuhkan dana sebesar Rp. 45 triliun, kalau 100% rakyat dijamin berarti Cuma butuh Rp. 90 triliun. Sungguh ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan dana dikucurkan Bank Indonesia yang mencapai Rp. 300 triliun hanya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pemindahan Ibukota baru yang mencapai Rp. 460 riliun.

Pertanyaannya mengapa untuk mengucurkan dana 300 triliun hanya untuk rupiah mampu sedang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya tidak mampu. Mengapa untuk sebuah proyek pemindahan ibukota 460 triliun mampu sementara untuk menolong nyawa rakyatnya sendiri tidak mampu. Inilah logika tumpul para penguasa rezim kapitalis. Karena dibalik kucuran dana BI dan proyek pemindahan ibukota terdapat keuntungan pribadi yang berkali-lipat, sementara kalau untuk rakyat hanya menghabiskan tenaga saja.

Semakin nyata bahwa aksi negara mengemis ini tidak lain hanya untuk mencari keuntungan semata. Bukan murni karena negara kurang dana atau pailit. Semua hanya rekayasa untuk bisnis di tengah rakyat yang meregang nyawa. Rezim ini semakin hilang rasa kemanusiaanya. Hari ini sejarah telah mencatat NEGERIKU MENGEMIS. Hari ini sejarah telah mencatat PANCASILA MENGEMIS. Apakah mereka semua sudah tidak punya muka lagi ?

Paradoks Physical Distancing

Oleh: Imam S Bahar (Praktisi Kesehatan. Tinggal di Gresik)

Sampai saat ini pemerintah masih mengadopsi teori Physical Distancing dengan kedisiplinan tingkat tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1 . Rakyat diperintah untuk WFH ( bekerja dari rumah ), belajar dari rumah, beribadah dari rumah tapi kebutuhan pokok rakyat tidak dijamin pemerintah.

Kasihan sekali pekerja harian, bagaimana mereka memenuhi nafkah kebutuhan pokok keluarganya. Padahal yang mendapat gaji bulanan juga banyak yang kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga nya.

2 . Pemerintah borong Rapid Test, padahal para ahli sudah menyatakan bahwa Rapid Test tidak sesuai untuk tes Covid-19.

Dari pada bakar duit untuk Rapid Test, mending tes secara massal dengan metode Swab dan PCR.

3 . Dengan Physical Distancing hanya memindahkan tanggung jawab negara kepada rakyat. Sudah ada pejabat daerah yang menyatakan “Sebaran Corona naik, salahkan rakyatnya ngeyel”. Rakyat pasti akan merespon lebih pedas jika banyak pejabat seperti ini.

4 . Seberapa kuat rakyat melakukan Physical Distancing ; rakyat biasa itu tidak punya gudang sembako. Tabungan uang rakyat juga tidak sebanding dengan kekayaan negara. Pengusaha pun sama, sudah mulai ngap-ngap an sekitar 2 minggu ini karena omset terjun bebas.

5 . Jika Physical Distancing gagal lalu mau kemana lagi selain Lock Down secara "radikal". Ingat, hampir sebagian besar kota di Indonesia sudah ada ODP maupun PDP.

6 . Seperti inilah hidup di negara yang menganut ideologi kapitalisme. Masyarakat terus didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok nya secara mandiri meskipun ditengah Pandemi Corona. Beda dengan negara yang taat kepada syari’at Islam. Kebutuhan dasar rakyat dipenuhi oleh negara. Apalagi saat rakyat dalam kesulitan. Karena seorang Khalifah (kepala negara) bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, dunia dan akhirat.

PANCASILA, MASIHKAH DI INDONESIA ?

Oleh : Abd. Latif

Virus corona yang menjadi pandemic di negara Pancasila ini belum tertangani dengan sempurna. Ratusan warga meregang nyawa, puluhan dokter ahli telah menjadi tumbalnya, namun belum terdengar ungkapan dan solusi dari Pancasila. Seolah telah bisu, buta, dan tuli terhadap apa yang terjadi. Tak ada solusi dan aksi kemanusiaan yang diberikan. Pancasila, masihkah di Indonesia ?

Kita semua tidak tahu dimanakah Pancasila sejatinya berada. Padahal seluruh rakyat Indonesia telah mengelu-elukan, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan, dan bahkan telah disakralkan. Karena begitu agung dan sakralnya Pancasila, merekapun menganggap agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Hingga terucap konstitusi diatas kitab suci, Pancasila dan NKRI harga mati.

Memang telah banyak orang yang mengaku kami Pancasila, kami NKRI, tapi benarkah mereka itu Pancasila sejati? Jika mereka benar Pancasila sejati, mengapa mereka yang berkoar-koar kami Pancasila, kami NKRI tapi faktanya gemar korupsi, dan menjarah negeri, atas nama investasi? Inikah Pancasila itu?

Ketika covid-19 telah melanda beberapa negeri mereka dengan sombongnya berkata “RI satu-satunya negara besar di asia tak kena corona” tapi faktanya paling buruk penanganannya. Bahkan ketika rapat di DPR mereka bercanda “korona adalah komunitas rondo nakal” tapi kini yang paling ketakutan. Sebagiannya berkata “kita kebal corona karena doyan makan nasi kucing” dan akhirnya terpapar juga. Yang lain lagi berseloroh “virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah”. Ketika masker mahal dan langka ia berkata “salah sendiri beli masker”. Inikah Pancasila itu?

Covid-19 kian meraja lela, bahkan beberapa kota telah ditetapkan menjadi zona merah. Kebijakan pemerintah daerah begitu cepat dan tanggap tapi ternyata pusat terlambat, dan untuk menutupi kelambatannya berkata “kebijakan itu wewenang pusat”. Terjadilah ramai antara pemerintahan pusat dan daerah. Kebohongan demi kebohongan dipertontonkan dengan vulgar. Dikatakan stock masker dalam negeri cukup, ada 50 juta, tapi hingga hari ini entah disimpan dimana. Buat upacara peresmian rumah sakit darurat corona berkapasitas 3.000 pasien, tapi faktanya antrian Panjang. 40 ribu APD diimpor dari China, ternyata made in Indonesia. Inikah Pancasila itu?

Disaat negara-negara dunia lockdown, tututan dari para pakar dan tenaga ahli medis untuk melakukan hal yang sama, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Jika lockdown otoriter, jika lockdown tak manusiawi, jika lockdown ide HTI, berarti semua negara yang menerapkan lockdown adalah otoriter, tak manusiawi, dan tepapar HTI. Rakyat semakin bingung dan bertanya-tanya, inikah Pancasila itu?

Berkaca dari negara luar yang bukan negara Pancasila dalam penanganan corona. Filipina siap memecat pegawainya yang memberikan kesempatan warga China masuk negaranya. Korea utara lebih sadis lagi, pimpinan tertinggi Kim Jong Un memerintahkan tentaranya untuk menembak mati warga China yang mencoba masuk negaranya. Tapi sebaliknya di negeri Pancasila ini warga China dibukakan pintu selebar-lebarnya. Bahkan mereka diberi diskon 30% ketika mau masuk Indonesia. Inikah Pancasila itu?

Coba kita bandingkan antara negara yang cinta rakyat dan negara yang tidak cinta rakyat. Jepang memberikan setiap warga baik yang sakit atau tidak sebesar 12.000 yen (sekitar Rp. 1.680.000). Amerika Serikat memberikan bantuan untuk warganya 1.000 dolar atau sekitar Rp. 16.000.000. Sementara di Hongkong hampir Rp. 19.000.000 per warga, Australia sekiatar Rp. 700.000 perwarga. Berapa juta rupiah di Indonesia? Padahal 85% APBN bersumber dari pajak rakyat. Inikah Pancasila itu?Disaat warga negara kesulitan dan mahalnya biaya untuk melakukan tes corona, tapi 2.000 anggota DPR dan keluarganya siap tes corona gratis. Disaat rakyat butuh suntikan dana untuk penanganan corona, pemerintah malah kucurkan dana Rp. 300 trilliun untuk mengangkat rupiah.

Disaat rakyat butuh Perpu untuk penyelamatan jutaan nyawa, pemerintah malah mau merubah Undang-Undang keuangan negara melalui Perpu untuk menyelamatkan kekuasaan agar tidak dima’zulkan. Inikah Pancasila itu?

Kini kami mencari dimanakah Pancasila itu berada, masihkah di Indonesia? Kalau masih di Indonesia, segera beri kami solusi untuk menghindari corona. Kalau sudah terbang entah kemana, segera kembali, lindungi anak-anak negeri ini. Jika sudah tak punya daya, kami akan himpun upaya dari segenap elemen bangsa untuk membangun kembali indonesia. Ataukah kau sudah terpapar corona? ...

SIMALAKAMA HIDUP DINEGERI PANCASILA

Oleh : Abd. Latif

Di tengah wabah corona yang semakin mengganas, rakyat hidup dalam kebinggungan. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan ibu mati tidak dimakan ayah mati. Itulah gambaran hidup dinegeri Pancasila. Rakyat dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana tidak ada pilihan yang menguntungkan, semua pilihan serba salah dan tidak mengenakan. 

Di beberapa kota sudah disosialisasikan himbauan kepada warga masyarakat agar tidak keluar untuk menghindari rantai penyebaran virus corona. Tapi apalah daya jika himbauan hanya sekedar pemanis bibir semata. Tidak ada tindakan bagaimana rakyat bisa bertahan hidup jika tanpa jaminan kebutuhan dari negara. Dan ini adalah fakta simalakama hidup di negeri Pancasila.

Seorang pedagang miskin tetap nekat keluar untuk mencari nafkah keluarga. Ketika ditanya mengapa nekat keluar ? pedagang itu menjawab “Di rumah sudah tidak ada yang dimakan. Jika saya tidak keluar untuk berjualan, anak dan istri saya makan apa? Jika saya tetap dirumah dan tak ada yang dimakan, maka semua akan mati kelaparan. Tidak ada pilihan lain bagi saya, diam dirumah mati Bersama keluarga atau keluar mati untuk mencari nafkah”

Inilah fakta yang terjadi di negeri Pancasila ini. tidak ada kebijakan negara yang pro rakyat kecil. Jangankan membantu kebutuhan pokok warganya, melindungipun tak dilakukan. Lihat saat awal berita tersebarnya virus corona di Wuhan China, negara yang lain sigap untuk mengevakuasi warganya dan menutup kedatangan warga asing yang masuk dinegaranya. Tapi di negeri Pancasila malah sibuk Omnibus Law yang memperbudak pekerja.

Ketika dingatkan dunia, malah dengan sombongnya mengundang dan mempromosikan wisata. Petentang-petenteng dengan sesumbar Indonesia bebas corona. Padahal infrastruktur medis paling minim dibandingkan negara lain. Sibuk duta-dutaan serta mengkriminalisasi warga yang memviralkan TKA China yang masuk Indonesia. Ketika kasus meledak malah ribut dengan pemerintah daerah. Ketika masker langka dan mahal, si mentri malah bilang “Mengapa beli?”

Disaat negara-negara dunia lockdown, negeri Pancasila malah berkomentar “Lockdown sebagai tindakan otoriter” ada juga yang bilang “Lockdown tak manusiawi dan tak efektif” bahkan yang lebih aneh lagi ada yang bilang “Lockdown ide sesat HTI”. Entah apa ini memang logika Pancasila, atau bagaimana ? jika lockdown otoriter, jika lockdown tak manusiawi, jika lockdown ide HTI, berarti semua negara yang menerapkan lockdown adalah otoriter, tak manusiawi, dan tepapar HTI.

Diluar nalar yang sehat, disaat rakyat membutuhkan uluran tangan negara, ternyata harta telah terjarah oleh bandit-bandit negara. Korupsi KPU, KPK, Pertamina, BPJS, ASABRI, Jiwasraya, Bumi Putera, Garuda Indonesia, Inalum, dan lainnya tertutup dengan virus corona. Disaat rakyat meregang nyawa berperang melawan corona ternyata rezim lebih sayang pengusaha. 300 trilliun rupiah uang negara digelontorkan hanya untuk menguatkan mata uang rupiah. Tapi sampai hari ini belum jelas berapa yang harus diberikan rakyat untuk melawan covid19.

Inilah simalakama hidup dinegeri Pancasila. Rakyat harus berjuang sendiri menyelamatkan keluarga. Serta harus siap menjadi tumbal keserakahan pengusaha dan penguasa. Menyampaikan kritik dianggap memberontak, diam akan mati di tempat. Jujur akan hancur dan diam akan dilawan. Tidakkah ini membuka nalar kita bahwa sistem ini (demokrasi) adalah sumber malapetaka ?

CORONA, SENJATA CHINA UNTUK MENGUASAI DUNIA

Oleh : Abd. Latif

Banyak orang mengira bahwa virus corona yang bersumber dari kota Wuhan China adalah bencana dan adzab dari Tuhan atas kesombongannya. Bahkan banyak orang mengira bahwa corona adalah balasan Tuhan atas kekejaman komunisme China terhadap muslim Uighur. Atau ada sebagian orang yang menyatakan bahwa corona adalah senjata biologi China yang bocor karena kelalaian semata. Itu semua adalah spekulasi orang untuk menyampaikan pendapatnya. Benarkah corona itu adalah bencana, adzab, atau sekedar kecerobohan manusia ? tidakkah kita berfikir bahwa semua itu telah diskenario untuk menjadi senjata China dalam menguasai dunia ? 

Hampir semua ideologi kafir telah terputus urat kemanusiaannya. Dia akan korbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia hanya untuk memuaskan nafsu keserakahannya. China dibawah pimpinan Mao Tse Tung telah menghabisi 6-10 juta nyawa rakyatnya. Dan kini China dibawah komando Xi Jinping telah membunuh 3.249 jiwa atas nama virus corona. Begitu juga Amerika telah membunuh 3.000 nyawa dan membuat luka 6.000 jiwa atas nama perang melawan teroris dengan meledaknya Gedung kembar Word Trade Center (WTC). Artinya, baik kapitalisme yang dipimpin AS dan komunisme dibawah China tak segan-segan menghabisi nyawa rakyatnya sendiri untuk meraih cita-cita politiknya.

Mengorbankan rakyat untuk meraih cita-cita politiknya adalah hal biasa dalam pandangan kapitalisme dan komunisme. Jadi tidak berlebihan jika hilangnya nyawa yang mencapai  3.250 dari warga China adalah semata-mata hanya kepentingan politik negara. Apa alasannya bahwa virus corona adalah senjata China untuk menguasai dunia?

Covid19 bermula di China dan merebak hampir 152 negara di dunia. Seluruh warga dunia dibuat mencekam karena fasilitas medis yang kurang. Akibat ketakutan dunia yang luar biasa hampir banyak negara lockdown. Buah dari itu pasaran saham dunia turun hingga 30%. Minyak dunia jatuh hingga ke pasaran USD 20/barrel. Rusia kehilangan USD420 milyar, Saudi kehilangan USD490 milyar, dan hampir banyak negara megngalami kerugian.

Sedangkan kini China telah menang dalam perang melawan corana karena fasilitas yang telah disiapkan. Rumah sakit khusus corona yang didirikan 3 bulan yang lalu akan segera ditutup karena pasien yang semakin kecil. Orang-orang Wuhan sudah bisa keluar rumah dengan tenang. Kini China hampir bersih dari corona. Sedangkan di negeri-negeri lain sedang berjuang keras melawan corona. Di negeri Asia, Eropa, Korea, atau pun AS semua sedang sibuk atau bahkan lockdown dalam melawan pandemic corona.

Disinilah senjata China dimainkan. Saat semua lockdown dan sibuk memerangi corona sehingga ekonomi dunia melemah, harga saham murah, China memborong dan menguasainya. Minyak dunia, saham-saham yang murah dikuasai dan diborong China. Bahkan dalam bidang medis China telah menawarkan hasil teknologinya ke negara dunia. Banyak peralatan medis dan bahkan vaksin dari China untuk penanggulangan corona telah menguasai pasaran dunia. Kini ekonomi dunia dalam kendali China.

Jelaslah bahwa sebenarnya corona adalah senjata China untuk menguasai dunia. Rakyat hanya tumbal untuk sebuah konspirasi politik negara. Karena komunis dan kapitalis sama-sama telah lenyap rasa kemanusiaannya. Mereka akan mengorbankan siapa saja untuk meraih cita-cita politiknya. Masihkah kita memuja konsep-konsep kapitalis dan komunis? Masihkah kita tidak percaya pada keagungan syariat islam? Bukankah hanya islam ideologi yang sesuai dengan fitroh manusia ?

NEGERI AUTO PILOT

Oleh : Gus Imam
(MT. Riyadlul Jannah)

Di tengah mewabahnya virus Corona menjadi Pandemi Global, memaksa tiap-tiap negara untuk menerapkan kebijakan preventif maupun kuratif dengan pertimbangan untuk menyelematkan kehidupan rakyatnya.

Seharusnya kita juga menjadikan role model penanganan Corona seperti Cina. Memang awalnya virus ini dimulai di Wuhan, Cina. Pemerintah Cina pada awalnya tidak memberlakukan kebijakan “Lock Down” dan akhirnya penyebaran begitu massif. Namun perhatikan ketika Wuhan di “Lock Down”, apakah virus Corona menyebar ke provinsi Cina yang lain dengan massif. Tentu tidak. Kita juga perhatikan begitu sigapnya Cina, dalam waktu sekitar 10 hari membangun Rumah Sakit khusus Corona, memberikan suplai sembako kepada daerah yang diisolasi sehingga tidak terjadi panic buying, memberikan edukasi yang bermanfaat untuk rakyat nya.

Bandingkan dengan negeri Auto Pilot, statement para pejabat sangat tidak mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Mulai dari pasien Corona bisa sembuh sendiri, makan nasi kucing agar tidak terinfeksi virus Corona atau pun minum jamu. Alih-alih menerapkan kebijakan Lock Down, sampai kemarin malam pun pejabat pusat pemerintahan masih bersikeras bahwa yang bisa menerapkan kebijakan Lock Down hanya pemerintah pusat. Apakah perintah pemerintah ini ditaati rakyat nya ? Tidak sama sekali.... Mau Bukti.

Pada bidang Pendidikan, sudah ada pengumuman sejak Sabtu tanggal 14-03-2020 untuk meniadakan proses pengajaran via offline, hampir semua lembaga pendidikan meliburkan siswanya sejak hari Senin, 16-03-2020. Pada bidang Kesehatan, terhitung mulai hari Selasa tanggal 16-03-2020 lebih dari 80% Rumah Sakit di Jawa membuat aturan bahwa penunggu atau pengantar pasien cuma 1 orang, dan yang tidak berkepentingan untuk memeriksakan kesehatan dilarang keras kunjungan ke Rumah Sakit. Dari 2 bidang ini, Pendidikan dan Kesehatan menurut saya sudah melakukan “Lock Down” secara independen tanpa mengindahkan lagi pemerintah Pusat. Ditunggu bidang yang lain : Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik, Keamanan....

Negara Miskin, Sistem Kapitalisme

Pertanyaan nya : Mengapa pemerintah +62 seperti meremehkan virus Corona padahal bukan negara pertama yang diserang Virus ?

Hal ini tentu tanpa alasan :

1 . Dipimpin oleh seorang yang Bodoh : pada awal merebaknya virus Corona, pemerintah malah asyik menawarkan wisata bahkan distimulus untuk datang ke negeri +62. Secara pongah menawarkan bantuan kepada Cina untuk menangani virus Corona.

2 . Sistem Kapitalisme yang diadopsi oleh negara +62 sehingga negara kurang serius melayani kesehatan rakyat. Jika rakyat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan maka dianjurkan ikut asuransi atau membayar sendiri.

3 . Beban ekonomi : tidak dipungkiri saat ini hutang negara sangat besar, mungkin sekitar 6000 Triliun dan kurs rupiah semakin merosot, untuk saat ini bisa diatas 15.000/dollar.  Lalu apakah pantas menyandang predikat negara Maju ??? Oh iya negara Maju yang selalu progresif hutang nya.

Dari ketiga indikasi diatas, maka wajar saja pemerintah tidak tertarik dengan nasehat “Lock Down” yang sudah disarankan oleh berbagai pihak. Serta cenderung melepas tanggung jawab kepada pemerintah daerah masing-masing.

Solusi jangka pendek

. Sebagaimana telah banyak disampaikan oleh para ulama, jika timbul wabah penyakit, maka diberlakukan “Lock Down” atau isolasi. Dalam hadits dinyatakan : “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu," (HR. Bukhari dan Muslim)

Membiasakan hidup bersih : dengan giat cuci, menggunakan masker atau pun sarung tangan. Sesuai anjuran dari ahli kesehatan.

Membatasi pertemuan dalam jumlah besar, sangat disarankan online

Melakukan taqarrub kepada Allah, bertaubat atas berbagai dosa.

Menyerukan kepada pemerintah dan rakyat agar meninggalkan sistem sekuler kapitalisme seraya beralih hanya kepada syari’at Islam.[ ]

GARA-GARA KAPITALISME TIBA-TIBA GAGAP CORONA

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Sampai dengan hari Selasa (17/03/2020), CNN Indonesia mewartakan bahwa Sejauh ini, total ada 172 orang positif terjangkit virus corona di seluruh Indonesia.

Bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan buruknya penanganan dari pemerintah. Pemerintah nampaknya gagap menghadapi pandemi Corona ini. Banyak yang menilai bahwa pemerintah abai dan tidak peduli. Padahal rakyat sebenarnya menunggu langkah yang diambil pemerintah.

Ada beberapa yang bisa kita saksikan fakta-fakta tidak tanggapnya pemerintah menghadapi meluasnya wabah pandemik Corona ini.

Pertama, penetapan status lockdown, sampai sekarang pemerintahan Jokowi enggan untuk menetapkan langkah lockdown. Dan malah mengancam pemerintah daerah yang memberlakukan lockdown. Padahal mayoritas rakyat menginginkan status lockdown, untuk melokalisir penyebaran wabah corona ini. Meskipun pada akhirnya kepala daerah rame rame menetapkan status lockdown. Walaupun terlambat.

Pemerintah juga masih membiarkan pintu keluar masuknya manusia terbuka lebar, terutama bagi warga negara China, yang menjadi negara asal pandemik ini.

Kedua, Sarana dan pra sarana tenaga medis maupun relawan medis yang kurang memadai. Seperti yang dilansir di Republika.co.id (17/03/2020), Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, di fasilitas kesehatan yang menangani virus corona (Covid-19) yang mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri (APD) untuk mereka. Akibatnya, banyak petugas kesehatan yang menjadi korban. Dan dikhawatirkan malah akan kekurangan tenaga medis karena sebagian dari mereka tertular wabah Corona ketika bertugas.

Ketiga, Persoalan Masker, ketika masker naik mahal dan langka. pemerintah malah eksport masker ke China. Padahal masyarakat membutuhkan masker untuk mencegah wabah corona. Seharusnya kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu sebelum dieksport. kalau perlu digratiskan karena kondisi darurat.

Keempat, mahalnya tes Corona. Mencegah wabah pandemik ini, perlu juga antisipasi dini tes corona ini. Namun, nampaknya hanya kalangan yang mampu saja yang bisa melakukan tes. Karena ada cerita netizen bahwa tes Corona demikian mahal, yakni sekitar 705.000. Netizen tersebut mengharapkan pemerintah agar mengcover dana tersebut, agar warga yang tak mampu juga bisa mencegah sejak dini melalui hasil tes.

Gagapnya pemerintah dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya adalah :

Pertama, Kapitalisasi kesehatan, di Indonesia semuanya diukur dengan uang, tidak terkecuali pelayanan kesehatan. Seperti halnya keluhan netizen di atas yang harus merogoh kocek 705.000 untuk cek corona. Seharusnya pemerintah lah yang wajib bertanggung jawab mengcover dana tersebut untuk pencegahan dini. sehingga mana yang sehat dan mana yang terpapar bisa langsung di lokalisir untuk segera diambil tindakan bagi yang terpapar.

Kedua, Debt Trap (Jebakan Utang) dan jebakan investasi. Tak dapat dipungkiri bahwa Utang dan investasi bisa mengendalikan suatu negara. Tidak beraninya Indonesia menghentikan arus WNA China masuk ke negeri ini dan juga kebijakan ekspor masker di saat rakyat lebih membutuhkan, bisa jadi juga karena tekanan jebakan utang dan investasi dari China yang tertuang dalam kesepakatan OBOR/BRI. Sehingga pemerintah lebih mendahulukan kepentingan China daripada kepentingan rakyatnya. Bahkan sekalipun di saat kondisi darurat seperti ini, pemerintah tetap tega mengabaikan rakyatnya.

Ketiga, Hampir semua kebijakan pemerintah dikendalikan oleh invisible hand atau invisible government, yakni kaum kapitalis, baik lokal maupun asing. karena bisa jadi ekspor masker tersebut adalah desakan kaum kapitalis lokal, karena mereka juga ingin mengambil keuntungan dari kegiatan ekspor masker, apalagi dalam kondisi seperti ini harganya bisa tinggi. Jadi langkanya masker disebabkan karena distribusi ala kapitalis.

Keempat, Tidak diterapkannya sistem Islam. Andai pemerintah menerapkan syari'at Islam. Pemerintah pasti tidak akan gagap seperti saat ini. Dan pasti akan segera melakukan lockdown dengan menyandarkan pada hadits nabi saw :
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:
“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Sistem Islam juga akan menjadikan pemerintah lebih tanggap dan lebih bertanggung jawab melayani rakyatnya, karena termotivasi hadits Nabi saw :
Rasulullah saw bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).
Sehingga akan takut balasan di akhirat kelak andai mengabaikan kepentingan umat atau rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. misalkan saja terkait corona ini, pemerintah pasti akan sekuat tenaga menyediakan tenaga medis dengan sarana dan pra sarana yang memadai, sehingga tenaga medis bisa nyaman melayani tanpa khawatir tertular sampai situasi lockdown selesai. Dan secara cuma-cuma.

Oleh karena itu, dari peristiwa pandemik corona ini, seharusnya rakyat Indonesia menyadari bahwa selama negeri ini di atur dengan kapitalis, maka pemerintah pasti akan abai dan lalai terhadap urusan rakyatnya.

Sudah saatnya rakyat Indonesia me lockdown kapitalisme dan kembali kepada Sistem Islam dalam institusi Khilafah. Syari'at Islam dalam naungan Khilafah telah terbukti selama 13 abad mampu melayani urusan umat.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

NEGERIKU DIJARAH DAN KHILAFAH DIFITNAH

Oleh : Abd. Latif

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia memililki sumber daya alam yang sangat besar. Menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. Tapi ternyata semua itu menyisakan berbagai masalah. Indonesia semakin tinggi angka kemiskinanannya, semakin tidak aman dan sejahtera, semakin menumpuk utang-utangnya, mengapa ?

Ibarat “anak ayam mati dilumbung padi” itulah mungkin yang kini melanda negeri ini. betapa tidak, limpahan kekayaan alam tapi tak sedikitpun bisa menyejahterakan. Semua ini dikarenakan penjajahan yang dilegalkan penguasa. Atas nama investasi penguasa melepas semua kekayaan negeri ini. akhirnya dengan ridho menguasa yang merupakan antek asing dan aseng semua kekayaan negeri ini diserahkan, dijarah, dan dihabiskan.

Position paper Asia-Europe’s Forum-9 Sub Regional Conference mengungkap bahwa kekayaan alam tambang Indonesia 100% berada di bawah control asing, kekayaan migas 85% dikuasai asing, dan kekayaan batubara 75% dalam kendali asing. Dalam hal pembangunan infrastruktur semua dalam genggaman Aseng (China). Hutang yang semakin menggunung juga menyebabkan semua kekayaan Indonesia terjarah. Kapitalisme dan komunisme telah terbukti memiskinkan dan menjarah Indonesia. Masihkah negeri ini mempunyai daya ?

Negeriku kini terjarah melalui penguasa antek penjajah. Tidak hanya sember daya alam yang mereka jarah, mereka kuras, dan mereka eksploitasi. Bahkan kini berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah mereka kuasai melalui tangan-tangan rezim antek penjajah. Semakin nyata sudah konspirasi penguasa dan penjajah. Melalui nota kesepakatan dan Undang-Undang, rezim ini telah melegalkan penjajahan atas rakyatnya sendiri.

Lihat saja pejarahan resmi yang dibuka penguasa. Ditahun 2020 ini juga rezim juga membuka pintu untuk penjajah dengan meneken/menandatangani Perpres No. 32 Tahun 2020 yang membuka peluang asing dan aseng untuk mengelola insfrastruktur aset negara dan Barang Milik Negara (BMN). Dengan alasan meningkatkan daya Tarik investasi dan pemenuhan kesejah teraan masyarakat dijuallah aset-aset negara. Dan kini asing lebih leluasa mengelola BUMN, BUMD, PT, Badan Hukum Asing, atau Koperasi. Melalui Perpres ini pula, pemerintah telah melepas berbagai infrastruktur seperti pelabuhan, kereta api, bandar udara, terminal, infrastruktur telekomunikasi dan informasi, minyak dan gas bumi. 

Sungguh penjarahan ini adalah legal dimata hukum, karena semua telah tertandatangani. Sungguh ini adalah buah konspirasi antara asing penjajah dan penguasa. Pertanyaan, mengapa tidak ada perlawanan dari rakyat ? jawaban sederhana, karena rakyat telah diracuni dengan fitnah Khilafah. Penguasa dan antek-anteknya berusaha menfitnah khilafah dengan sebutan anti Pancasila, anti NKRI, radikal, dan teroris. Wal hasil dengan fitnah ini masyarakat telah menjadikan Khilafah musuh Bersama.

Rakyat digiring untuk perang melawan Khilafah, padahal semua tahu bahwa khilafah tidak pernah membuat kerusakan dinegeri ini. Yang Korupsi siapa, atau yang banyak dari partai apa? Yang melepas timor timur siapa? Sipadan dan ligitan lepas ulah siapa? Yang jual aset-aset negara siapa? Yang mencabut subsidi siapa? Yang menaikan pajak, BPJS, TDL, dan seluruh harga kebutuhan pokok siapa? Yang hobi ngutang siapa? Yang melestarikan bugil karena dianggap seni siapa? Yang cinta sesame jenis siapa? Mengapa yang disalahkan Khilafah?

Justru yang bikin hancurnya negeri ini adalah para bandit-bandit negara yang berkonspirasi dengan penjajah. mereka menfitnah Khilafah dalam rangka untuk mengalihkan opini supaya penjarahan mereka aman tidak ada penghalang. Karena mereka paham betul bahwa potensi umat islam begitu besar. Jika umat ini faham khilafah tentu hal ini akan menyulitkan mereka untuk menjarah kekayaan negeri ini. maka dibuatlah skenario musuh Bersama. Dan hancurnya negeri ini adalah diterapkannya demokrasi kapitalisme dan komunisme sesuai arahan penjajah.

Jadi jelaslah bahwa fitnah Khilafah adalah sekenario penjajah yang didukung penguasa untuk melanggengkan hegomoninya di negeri ini. Karena penjarahan besar-besaran ini akan berhasil jika tidak ada perlawanan dari umat. Maka dibuatlah upaya untuk membuat musuh Bersama dengan mendramatisir Khilafah menjadi sosok monster yang harus dijauhkan dari umat. Sungguh kekayaan negeri ini telah terjarah akibat dosa fitnah Khilafah. Saatnya umat wajib sadar dan berjuang untuk tegaknya islam yang kaffah.

TARGET KEMISKINAN EKSTREM 0 PERSEN, 100 PERSEN NGIBUL

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Tersiar kabar Jokowi dan Ma'ruf Amin telah bertekad 2024 ingin lenyapkan kemiskinan dengan tajuk kemiskinan ekstrem 0 persen. Tekad keduanya mendapatkan respon dari berbagai pihak. sebagian besar responnya pesimis terhadap tekad keduanya.

Alasannya, janji-janji ekonomi pada periode pertama saja tak sanggup memenuhi. Pada periode pertama, Jokowi menjanjikan ekonomi kita meroket 7 persen, tapi ternyata hanya tercapai 5 persen saja.

Bukannya malah meroket tapi malah tambah nyungsep. Perekonomian rakyat malah semakin miris. Perekonomian melambat, rupiah terus terdepresiasi, kebutuhan masyarakat semakin mahal dan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Apalagi rakyat dipalaki dengan pajak, retribusi, cukai, serta iuran dari berbagai lini.

Wacana Jokowi menjadikan investasi sebagai sarana menuju zero kemiskinan pun dipertanyakan. Karena banyak kebijakannya yang kontra kesejahteraan. Misalkan saja Omnibus Law. Banyak pengamat yang menganggap Omnibus Law ini kontennya malah Anti keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan hanya menguntungkan kepentingan investor.

Seperti halnya yang dilansir dari Kompas.com, Peneliti Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menyatakan bahwa Ketika kita melihat bagian penjelasannya, Omnibus Law ini sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial dan kesejahteraan," kata Charles di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Masih menurut Charles bahwa dalam Omnibus Law ini, Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan kita mudah mencari kerja.

Sehingga dikhawatirkan, hadirnya Omnibus law ini malah menimbulkan kesejahteraan rakyat semakin nyungsep sampai ke titik nadir dan kemiskinan ekstrim 0 persen tinggal khayalan.

Begitu juga, Wacana Ma'ruf Amin yang ingin menjadikan Pendidikan dan kesehatan sebagai sarana menuju zero kemiskinan juga patut dipertanyakan. Misalkan kebijakan BPJS. Jaminan Kesehatan BPJS ternyata hanya kamuflase saja. Semacam jaminan semu, karena rakyat wajib bayar iuran bulanan jika ingin mendapatkan akses kesehatan. Artinya rakyat dijamin kesehatannya kalau bayar iuran, kalau gak mampu bayar, tidak akan mendapatkan akses. Ungkapan Orang miskin dilarang sakit pun semakin nyata. Di sisi lain bagi yang bisa membayar juga banyak mengalami diskriminasi.

Jadi bagaimana mungkin kemiskinan bisa 0 persen kalau jaminan kesejahteraan di bidang kesehatan bagi rakyat saja masih perhitungan.

Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan di negeri ini semakin mahal. Dengan hadirnya kebijakan ekonomi di atas rakyat ke depannya akan semakin susah mengakses dunia pendidikan.

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pun demikian. SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan berbagai macam regulasi, malah pengelolaannya pun diserahkan atau dijual ke Asing dari hulu sampai ke hilir. Sehingga manfaat atau hasil SDA untuk sebesar besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun mustahil terwujud.

Penguasa malah lebih aktif mengais uang receh dari rakyat daripada mengelola SDA. Rakyat yang sudah susah malah dipalaki dengan beraneka ragam pajak. Yang terakhir, muncul ide kreatifitas Sri Mulyani yang berencana menarik cukai dari asap kendaraan bermotor, dari kantong plastik dan dari minuman berpemanis.

Semua kebijakan di atas adalah kebijakan kapitalis, ciri kebijakan kapitalis adalah menguntungkan pemodal dan hubungannya penguasa dengan rakyat adalah hubungan bisnis, bukan hubungan penguasa yang ikhlas melayani rakyatnya.

Banyak pengamat yang menyatakan bahwa target kemiskinan ekstrem 0 persen ini ibarat jauh panggang dari pada api. Banyak kebijakan yang tidak sinkron dengan target. Apalagi kebijakannya lahir dari ekonomi kapitalis yang setiap kebijakannya senantiasa meminggirkan kesejahteraan rakyat.

Jadi Kemiskinan ekstrem 0 persen, 100 persen hanya lah sekedar bualan di Alam Kapitalis. karena batu sandungan utama  pengentasan kemiskinan itu adalah diterapkannya sistem kapitalisme.

Sudah saatnya rakyat sadar untuk meruntuhkan rezim dan sistem kapitalisme ini.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

KOMUNISME PENUMPANG GELAP YANG BERLINDUNG DIBELAKANG PANCASILA

Oleh : Abd. Latif

Ambisi orang-orang komunis begitu besar untuk menguasai negeri ini. memang benar organisasi mereka telah terlarang secara yuridis melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Tapi upaya mereka untuk bisa tampil kembali dalam panggung politik begitu kuat. Bahkan di era Gus Dur selaku Presiden ke 4 Republik ini pernah menggulirkan wacana pencabutan TAP MPRS XXV Tahun 1966. Walaupun akhirnya ditentang oleh berbagai kalangan umat. 

Ini adalah bukti nyata bahwa sebenarnya mereka berusaha agar keberadaannya bisa diterima rakyat negeri ini secara legal. Dan hal ini juga sebagai bukti nyata akan eksistensi mereka di negeri Indonesia. Upaya lobi-lobi diberbagai instansi dan organisasi bahkan parpol yang siap menjadi kendaraan mereka hingga kini masih terjadi.

Perjuangan mereka ternyata tidak berhenti walaupun secara legalitas keberadaannya terlarang. Mereka berjuang untuk memasukkan ide-ide komunisme ke berbagai ormas dan parpol. Hingga akhirnya mereka berhasil memasukkan ide-ide komunisme ini kedalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Celutukan ketua BPIP bukanlah suatu kebetulan. Ketika ia mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila adalah bukti nyata pengaruh ide komunisme. Karena tidak ada kebencian yang luar biasa terhadap semua agama kecuali dari orang-orang komunis atheis. Ini adalah fakta nyata pengaruh komunisme dalam instansi-instansi pemerintah.   

Pengaruh komunis ini pun juga terbukti dengan upaya Lembaga pemerintah untuk menghapus salam semua agama. Upaya penggatian salam Pancasila adalah upaya menghapus keberadaan agama itu sendiri. Karena salam bagi agama adalah bagian dari ajaran pokok dan merupakan ciri khas dari sebuah agama. Tidak hanya itu ketua BPIP yang merupakan representatif dari pancasila ini juga pernah menghalalkan perzinaan dalam desertasinya. Kebencian terhadap agama inipun ia tampakkan dengan mengeluarkan mahasiswinya yang bercadar.

Selain BPIP, menkominfo pun mengeluarkan pendapat yang sangat mendukung komuisme ini. bagaimana tidak, bugil atau telanjang yang sangat tabu dalam ajaran Pancasila kini menjadi seni dalam pandangan pemgemban Pancasila. Hanya komunislah yang bangga dengan ketelanjangan. Hampir semua agama melarang hal itu. Ini adalah fakta bahwa Pancasila telah di bajak orang-orang komunis atheis.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo juga setali tiga uang dengan yang lain. Menteri yang satu inipun dengan tegas menyampaikan bahwa tak ada sanksi bagi ASN yang berhubungan sesama jenis. Artinya LGBT tidak melanggar hukum dan sesuai dengan Pancasila dalam pandangan negara. Bukankah inipun ajaran komunisme ?

Belum lagi sikap para Menteri yang lain lebih-lebih dari kepolisian negara yang selalu memusuhi para pejuang Syariah. Mereka tidak mau islam menjadi bagian dari negeri ini. dan jelas bahwa hanya komunislah yang sangat anti pati terhadap ajaran agama. Pembubaran ormas islam dan kriminalisasi ulama adalah fakta nyata kebencian kaum komunis terhadap agama. Jadi jelaslah pengaruh komunis sangat luar biasa dalam berbagai kebijakan negara.

Semua kebijakan diatas telah menunjukan bukti nyata bahwa kaum komunisme mulai mencekeramkan pengaruhnya di negeri ini. mereka menggunakan Pancasila sebagai kendaraan untuk merealisasikan ide-idenya. Mereka berlindung atas nama Pancasila. Mereka menghadang musuh-musuhnya atas nama Pancasila. Merekalah sebenarnya penumpang gelap yang berusaha membawa Pancasila ke
jurang komunisme. Masihkah kita percaya terhadap fitnah penumpang gelap ? dialah maling teriak maling.

Hukum Aurat Wanita dengan Sesama Muslimah

(Penjelasan Syekh Atha’ Abu Rasytah)

Aurat wanita di depan mahramnya dan di depan wanita muslimah adalah seperti apa yang ada di Kitab an-Nizham al-Ijtimâ’iy, bahwa seorang pria boleh melihat wanita yang termasuk mahramnya –baik muslimah maupun nonmuslimah– lebih dari wajah dan kedua telapak tangan di antara anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, tanpa dibatasi dengan anggota-anggota tubuh tertentu. Kebolehan ini karena adanya nas tentang hal itu, dan karena kemutlakan nas tersebut.

Allah SWT berfirman,

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS an-Nûr [24]: 31)

Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh melihat anggota-anggota tubuh wanita yang termasuk mahramnya berupa rambut, leher, tempat gelang tangan [pergelangan tangan], tempat gelang kaki [pergelangan kaki], tempat kalung, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya perhiasan.

Sebab, Allah SWT berfirman, ‘walâ yubdîna zînatahunna’, (janganlah mereka menampakkan perhiasannya), yaitu tempat-tempat perhiasan mereka, kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Alquran di atas.

Orang-orang tersebut boleh melihat tempat-tempat perhiasan yang nampak pada wanita yang termasuk mahram mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu dalam kondisi ketika wanita itu membuka baju luarnya.

Imam asy-Syâfi‘î, di dalam Musnad-nya, telah meriwayatkan sebuah hadis dari Zaynab binti Abî Salamah sebagai berikut:

« أَنَّهَا إِرْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءِ إِمْرَأَةُ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَرَاهُ أَبَّا, وَكاَنَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أُمَشِّطُ رَأْسِيْ, فَيَأْخُذُ بَعْضَ قُرُوْنِ رَأْسِيْ وَيَقُوْلُ: أَقْبِلِيْ عَلَيَّ »

Bahwa dia (Zaynab) pernah disusui oleh Asma’, istri Zubayr. Ia berkata, “Karena itu, aku menganggapnya (Zubayr) sebagai bapak. Ia pernah masuk ke ruanganku, sementara aku sedang menyisir rambutku. Lalu ia memegang sebagian ikatan rambutku. Ia lantas berkata, ‘Menghadaplah kepadaku.’”

Juga diriwayatkan bahwa Abû Sufyân pernah memasuki rumah anaknya, yaitu Ummu Habîbah istri Rasulullah saw, ketika Abû Sufyân datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah. Serta-merta Ummu Habîbah menggulung alas tidur Rasulullah saw agar tidak diduduki oleh Abû Sufyân. Sementara itu, Ummu Habîbah tidak mengenakan hijab. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Beliau menyetujuinya dan tidak memerintahkannya agar memakai hijab. Sebab meskipun Abû Sufyân seorang musyrik, tetapi ia adalah mahram Ummu Habîbah”), selesai apa yang ada di kitab an-Nizhâm al-Ijtimâ’iy.

Berkaitan dengan aurat wanita terhadap wanita, ada dua pendapat fiqhiyah yang masing-masing memiliki aspek istidlal:
Pertama: bahwa aurat wanita terhadap wanita adalah seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki, yakni antara pusar dan lutut. Sebagian fukaha berpendapat demikian.

Kedua, aurat wanita terhadap wanita adalah seluruh tubuh dengan pengecualian tempat-tempat wanita berhias menurut kebiasaan. Yakni kecuali kepala yang merupakan tempat mahkota, wajah tempat celak, leher dan dada tempat kalung, telinga tempat giwang dan anting, lengan atas tempat gelang, lengan bawah tempat gelang tangan, telapak tangan tempat cincin, betis tempat gelang kaki, dan kaki tempat cat kuku.

Adapun selain itu, yakni selain tempat-tempat perhiasan yang biasa untuk wanita maka termasuk aurat wanita terhadap wanita. Artinya, aurat wanita terhadap wanita bukan hanya antara pusar dan lutut.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (TQS an-Nur [24]: 31).

Mereka semuanya boleh memandang dari wanita berupa rambut, lehernya, tempat kalungnya, tempat giwangnya, tempat gelangnya, dan anggota tubuh lainnya yang bisa disebut merupakan tempat perhiasan.

Sebab Allah berfirman, “walâ yubdîna zînatahunna -dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka-“ yaitu tempat perhiasan mereka.

Di dalam ayat tersebut disebutkan mahram-mahram dan juga disebutkan wanita. Maka wanita boleh memandang tempat-tempat perhiasan mereka satu sama lain. Sedangkan selain tempat-tempat perhiasan wanita, maka tetap merupakan aurat wanita di hadapan wanita lainnya.

Inilah yang rajih menurut kami sesuai dalil. Kami katakan “yang rajih”, sebab ada yang menjadikan aurat wanita terhadap wanita seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki (yakni antara pusar dan lutut).[]

Sumber Artikel: https://www.muslimahnews.com/2020/03/07/hukum-aurat-wanita-dengan-sesama-muslimah/

PENUMPANG GELAP ITU PARA BANDIT NEGARA YANG BERTOPENG PANCASILA

Oleh : Abd. Latif

“Maling teriak maling” itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan mereka yang telah menggarong kekayaan negara. “maling teriak maling” adalah sebuah peribahasa yang menjelaskan seseorang yang telah melakukan kejahatan, yang masih disembunyikan kejahatannya seraya menuduh orang lain yang melakukan perbuatan tersebut.

Mereka menuduh anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhineka tunggal ika, intoleran, radikal, teroris yang membahayakan negara kepada ormas islam HTI yang berjuang untuk tegaknya Syariah dan Khilafah. Mereka pun pernah menuduh ormas itu sebagai penumpang gelap saat menjelang Pilpres 2019. Dan kini tuduhan penumpang gelap itu juga kembali terlontar saat aksi bela muslim India di Semarang. Siapakah sebenarnya penumpang gelap menurut logika akal sehat ?

Menurut Bahasa arti penumpang gelap adalah penumpang yang tidak mau membayar. Maksudnya adalah mereka yang memanfaatkan kendaraan orang lain untuk mencapai tujuan dan target tanpa harus membayar atau berkorban. Jadi para penumpang gelap adalah mereka yang dapat meraih target atau tujuan tanpa ada pengorbanan sedikit pun. Mereka memanfaatkan kelengahan orang lain untuk merealisasikan tujuan dan target-targetnya.

Jika mengacu pada pengertian penumpang gelap diatas justru mereka yang menuduh anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhineka tunggal ika, intoleran, radikal, teroris yang membahayakan negara adalah penumpang gelap dari para pemangku kekuasaan. Mereka berlindung atas nama Pancasila dan NKRI untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum yang berlaku seraya menuduh orang lain untuk menutupi kebejatannya.

Jika tuduhan penumpang gelap ini ditujukan kepada HTI yang gigih berjuang untuk tegaknya Syariah dan khilafah karena dianggap anti NKRI, dan anti Pancasila, Intoleran, Radikal, maka tuduhan ini adalah fitnah belaka. Mengapa dikatakan fitnah ? karena sampai saat ini tidak ada satu bukti dan fakta pun yang sesuai dengan tuduhan itu.

Jika HTI dianggap tidak NKRI, standartnya apa ? jika HTI bertentangan dengan Pancasila, tunjukkan sila berapa yang dilanggar HTI ? jika bertentangan dengan UUD tunjukkan pasal berapa ? apakah HTI membawa senjata lalu memberontak ? apakah pernah HTI berlaku anarkis ? lalu siapakah contoh dari rezim ini dan para anteknya yang paling pancasilais, paling NKRI ?

 Apakah mereka yang telah melepas Timor Timur itu paling NKRI ? apakah mereka yang telah melepas pulau Sipadan dan Legitan itu paling NKRI. Apakah mereka yang telah menggarong uang negara dari partai-partai berlambang hewan itu termasuk paling NKRI ? apakah yang hobi utang itu merupakan bagian dari amanah Pancasila ? apakah menjual aset-aset negara itu pancasilais ? apakah telanjang yang dikatakan seni itu ajaran Pancasila ? apakah menguras APBN atas nama menutupi jiwasraya bagian dari Pancasila ? apakah diamnya negara terhadap prahara kemanusiaan di Uighur dan India  termasuk amanah UUD 1945 ? mencabut subsidi bagian dari UUD atau amanat Pancasila ? memalak rakyat atas nama BPJS apakah bagian dari pengamalan Pancasila?

Justru semua itu telah dilakukan rezim berserta antek-antek mereka untuk kepentingan partainya. Mereka memanfaatkan jabatan untuk menguras kekayaan negara sesuai amanat para kapital yang mendanai pencalonannya. Mereka berkhidmat pada asing dan aseng tanpa peduli bagaimana nasib bangsanya sendiri. Mereka berlindung dibelakang Pancasila untuk mengempur lawan politiknya. Dan Pancasila pun diam seribu Bahasa tak berdaya dihadapan para bandit-bandit negara.

Jadi jelaslah bahwa penumpang gelap itu adalah mereka yang telah menjual aset-aset vital negara atas nama Pancasila. Mereka yang telah melepas satu per satu wilayah NKRI atas nama Pancasila. Mereka yang telah menggarong uang negara atas nama Pancasila. Mereka yang telah menyerahkan kedaulatan NKRI kepada asing dan aseng atas nama Pancasila. Merekalah sebenar-benarnya maling berteriak maling untuk menyelamatkan dirinya. Jadi penumpang gelap itu adalah para bandit negara yang bertopeng Pancasila. Pancasila hanya sebuah kedok untuk menutupi semua kebejatan dirinya. Belumkah kita faham dengan fakta ini ?

MENGIDENTIFIKASI PENUMPANG GELAP DALAM AKSI SUPER DAMAI

Oleh: Achmad Syaiful Bachri

Dalam sebuah aksi damai biasanya ada penumpang gelap yang menyusup dalam sebuah barisan. Biasanya penumpang gelap ini adalah penyusup dari pihak yang kontra dengan tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Mereka tak rela opini yang disampaikan bisa goal.

Ada beberapa tujuan penumpang gelap ini. Diantaranya, menciptakan anarkisme dalam sebuah aksi damai, merusak kekhidmatan acara, serta membelokan opini.

Di Semarang, tiba tiba ada orang yang berbaju batik, berteriak menyuruh agar peserta aksi bubar karena menurut dia ada penumpang gelap. kekhidmatan acara pun mendadak terganggu. Orang ini menuduh ada penumpang gelap HTI di antara peserta aksi ketika ada spanduk Tragedi Muslimin di India, Karena Tiadanya Khilafah, Khilafah Pelindung Umat.

Padahal, semua peserta aksi telah sepakat membela kaum muslimin India, mengecam pemerintah dan umat hindu India, serta yang urgen, peserta aksi ini satu suara menyuarakan bahwa solusi satu satunya untuk menyelamatkan umat Islam di India adalah dengan menegakan Khilafah. Semua peserta yakin bahwa hanya Khilafah lah yang mampu membela dan melindungi umat Islam di India dari pembantaian.

Lha tiba tiba kok ada satu orang yang berusaha membelokkan tuntutan mayoritas peserta aksi dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Apalagi berusaha mengaduk-aduk emosi peserta agar tercipta anarkisme terhadap nya, sehingga menjadikan aparat punya alasan untuk membubarkan aksi karena dianggap situasi tak kondusif lagi.

Jadi jelas siapa penumpang gelapnya, penumpang gelapnya adalah si pria berbaju batik itu sendiri. Indikasinya apa?. Yang pertama, karena tuntutan dia beda sendiri, Yakni anti ajaran islam Khilafah, Yang kedua, merusak kekhidmatan aksi dan Yang ketiga, menciptakan situasi yang tak kondusif yang hampir saja berujung anarkis dalam sebuah aksi damai.

Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah diamnya aparat terhadap penumpang gelap seperti ini, dan begitu menikmati ocehan demi ocehan pria penumpang gelap ini. Harusnya aparat sigap memasukkan pria ini ke truck dan diinterogasi, agar acara tetap khidmat dan emosi peserta tidak tersulut. Dan tidak ada kesan pula mengadu domba umat. Karena tugas aparat adalah mengamankan aksi agar tetap damai seperti yang kita harapkan bersama. [ ]

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

HIKMA SANGGALA, PENDOBRAK KEMAPANAN SISTEM, PENEGAK SISTEM YANG TERASINGKAN

Oleh: Achmad Syaiful Bachri
.
Sedemikian mapannya kapitalisme di negeri ini, padahal sebagian besar pengamat politik maupun ekonomi menyatakan bahwa kapitalisme sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ada yang mengatakan sekali sentuh saja kapitalisme bisa ambruk. Tapi kenapa masih mapan.

Karena setiap sistem ada penyangganya. Bisa jadi yang menjadi penyangganya adalah kepala negara beserta jajaran menteri-menterinya, bisa jadi aparatur negaranya, bisa jadi juga para cendekiawan yang terbeli oleh jabatan. Orang-orang yang terbeli secara materi ini mati-matian menyangga sistem kapitalisme ini. Meskipun nyata nyata sistem ini menjadi akar utama problematika bangsa ini. Bangsa ini terjajah secara ekonomi karena kapitalisme. Rakyat pun semakin sengsara karena penerapan sistem kapitalisme.

Adalah Hikma Sanggala, Mahasiswa dari Kendari, bersama teman-temannya berusaha mendobrak kemapanan sistem kapitalisme ini. Mereka begitu prihatin melihat kondisi bangsa ini yang hampir hancur karena kapitalisme. Tentu saja upaya ini mendapat rintangan dari antek-antek kapitalis yang sudah terbeli secara materi tadi. Melalui antek anteknya ini, kaum kapitalis berusaha memperpanjang nafas mereka.

Hikma Sanggala dan teman-temannya juga ingin menegakkan syariah Islam dan sistem Khilafah setelah runtuhnya sistem kapitalisme. Sebuah Sistem yang awal mulanya asing kemudian akan terasingkan lagi di mata umatnya. Karena barat beserta antek anteknya berusaha mengasingkan Islam dari umatnya. Hikma Sanggala dan teman-temannya ingin memgeluarkan Islam dari keterasingannya sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh kehidupan. Serta sebagai sebuah sistem yang wajib diterapkan secara kaffah oleh kaum muslimin.

Namun, akibat aktivitasnya tersebut. Hikma Sanggala di DO oleh Sang rektor. Ya, Hikma Sanggala di DO oleh sang rektor hanya karena dia memperjuangkan Khilafah. Ini memamg tidak adil, bagaimana mungkin kampus sebagai kawah candradimuka pemikiran, mengkriminalisasi pemikiran mahasiswa. Padahal semenjak era reformasi bak bendungan yang jebol semua pemikiran bebas masuk ke kampus, tidak terkecuali pemikiran Sosialisme-Komunisme-Marxisme yang jelas jelas tak sejalan dengan pancasila.

Kokohnya Keimanan Hikma Sanggala pun menyiratkan untuk melawan ketidakadilan ini. Hikma Sanggala pun menggugat ke pengadilan. Meskipun akhirnya harus dikalahkan oleh Sang hakim. Pengadilan akhirnya membenarkan kezaliman Sang Rektor.

Duhai Hikma Sanggala, sesungguhnya engkau senantiasa diliputi kemenangan. meskipun titel sarjana belum kau raih akibat ini. Engkau telah bertitel sebagai seorang pengemban dakwah, yang setiap perkataannya, setiap langkahnya senantiasa mengandung pahala ketika menyampaikan yang haq itu haq dan yang batil itu batil.

Inspirasi keteguhan perjuanganmu, akan menginspirasj dan menyemangati para pejuang Khilafah, dan akan menjadi amal jariyah bagimu.

Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya yang menolong Dien-Nya. Berupa tegaknya Khilafah dan pertolongan Allah berupa ganjaran Surga-Nya.

HIDUP ISLAM! HIDUP KHILAFAH! ALLAHU AKBAR!

GURITA KORUPSI LEBIH BAHAYA DARI VIRUS CORONA

Oleh : Abd. Latif

Virus corona yang telah mengguncang Indonesia saat ini bukanlah suatu yang harus ditakuti. Semua tahu kalau virus ini bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Tapi wajib diketahui pula bahwa kematian manusia semata-mata ada di tangan Allah swt. Ada tidaknya virus corona, kematian tetap akan menghampiri manusia. Maka wajib bagi manusia untuk takut hanya kepada Allah swt dengan menjalankan semua syariat-Nya.

Memang benar faktanya, ada sebagian warga Indonesia yang terjangkit virus ini. Tapi itu ada berapa persen ? Mengapa beritanya heboh diberbagai media secara nasional ? Bukankah gurita korupsi yang semakin menggila di negeri ini jauh dari lebih berbahaya ?  Dan bahkan korbannya sudah tak terhitung jumlahnya ?.

Gurita korupsi di Indonesia kini semakin menggila. Saat ini saja Kejaksaan Agung sedang mengusut skandal BUMN PT. Asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara Rp. 13,7 Trilliun. Dan rencananya akan dibebankan rakyat melalui APBN sebagaimana kasus BLBI, Century dan lainnya. Bahkan telah ditemukan skandal korupsi baru sekitar Rp. 10 Trilliun yang menimpa PT Asabri. Dan semua diduga untuk kepentingan pemenangan calon dalam Pilpres 2019.

Masih banyak kasus-kasus besar yang sudah menguap entah kemana. Kasus korupsi Hambalang, E-Ktp, Kota Waringin, dan di banyak BUMN. Di berbagai periode pemerintahan, hampir semua pimpinan Lembaga tinggi negara baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif terjerat korupsi. Diperiode 2014-2019 saja ada 23 anggota DPR pusat terjerat korupsi. Jika digabung dengan yang ada di daerah menurut data dari ICW (Indonesia Corruption Watch) ada 259 anggota dan mantan anggota DPR yang terjerat korupsi. Sementara ada 124 kepala daerah juga terjerat korupsi di periode yang sama.

Dampak langsung dari korupsi berjamaah di negeri ini adalah rakyat. Rakyatlah yang menerima dampak kebuasan dan keserakahan para penguasa dan politisi busuk ini. BLBI dan Century contohnya, semua ditanggung pemerintah melalui anggaran APBN yang notabene bersumber dari pajak rakyat. Apalagi Jiwasraya dan Asabri rencananya juga sama diambilkan dari APBN. Ketika APBN tersedot untuk mengganti kerugian korupsi, maka defisit yang terjadi. Untuk menanggung defisit itu opsi pemerintah hanya ada 3, menaikkan pajak, mencabut subsidi, dan utang luar negeri.

Tidak heran, jika di negeri ini hampir semua barang kena pajak. Warung pinggir jalan dipajak, sekolah dipajak, sepeda dipajak, mobil dipajak, rumah dipajak, sawah dipajak, usaha dipajak, mau nikah pun dipajak, bahkan asap kenalpot dan plastik dipajak. Ketika semua dipajak, maka kehidupan rakyat akan semakin berat. Inilah cara pemiskinan struktural, suatu cara penguasa untuk memiskinkan rakyatnya sendiri.

Begitu juga ketika subsidi dihapus, siapa yang diuntungkan ? Jelas para korporasi. Para pengusaha untung dengan naiknya semua harga, sementara rakyat semakin buntung karena harga semakin tak terjangkau. Contoh ketika BBM dicabut subsidinya, padahal semua kegiatan ekonomi tak terlepas dari BBM. Ketika LPG dicabut subsidinya, ketika listrik tercabut subsidinya, ketika jaminan kesehatan sudah dilepas oleh penguasa, siapa yang menanggung beban hidup paling berat ? Jelas ratusan juta rakyat Indonesia.

Jadi, wabah korupsi ini jauh lebih berbahaya dari virus corona. Kalau virus corona hanya menimbulkan kerusakan pada individu, tapi korupsi dapat menghancurkan moral bangsa secara keseluruhan. Rusaknya generasi kini tidak terlepas dari rusaknya penguasa dan sistemnya. Matinya ratusan rakyat dalam kecurangan di pilpres 2019 adalah bukti nyata bahayanya korupsi. Kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, semua adalah akibat nyata dari wabah korupsi. Korupsi dapat menghancurkan bangsa secara keseluruhan. Masihkah kita menganggap enteng wabah korupsi ?

Ketika virus corona yang merupakan bukti adanya kekuasaan Allah swt diopinikan besar-besaran oleh media dan penguasa, maka ini akan menghilangkan kasus-kasus mereka. Bahkan kabarnya Indonesia akan mendapatkan kucuran pinjaman dana untuk menanggulangi corona. Semua Lembaga berebut proyek atas nama corona. Dan akhirnya corona ini akan menciptakan korupsi-korupsi baru di Indonesia. 

Sungguh, kerusakan ini adalah buah dari sistem demokrasi kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Sadarlah bahwa dari politisi busuk ini, mereka menjual kekuasaan untuk mendapatkan dana dari para pemilik modal. Karena para pemilik modal siap membayar berapapun agar undang-undang yang dibuat bisa menguntungkan kepentingan bisnisnya. Karenanya, semakin nyata bahwa semua undang-undang adalah hasil konspirasi mereka. Dan ini buah dari demokrasi yang menuntut modal besar dalam meraih kekuasaan dan jabatan. Gaji yang tidak seimbang dengan pengeluaran, sehingga mengharuskan adanya suntikan dana dari para pemilik modal. Tidak ada jalan lain untuk memberantas korupsi ini kecuali dengan diterapkan syariat islam. Maka berjuang untuk tegaknya Syariah islam adalah sebuah kepedulian.

KHILAFAH SOLUSI KONKRET UMAT ISLAM ATASI KEKERASAN

Oleh : Riyawandi, S.H.

Hampir setiap tahun umat islam mendengar saudara seiman mengalami kekerasan. Entah itu di dzalimi, di tindas, bahkan terparahnya dibantai sebagai mana yang terjadi diberbagai belahan dunia. Di Suria, Palestina, Rohingnya, Uighur, yang terbaru di India. Ironisnya aparat keamanan terkesan lemah tak berdaya dan terkesan membiarkan kekerasan terhadap umat islam. Aparatur penegak hukum dan penguasa seperti hilang rasa, empati dan rasa kemanusiaan melihat tindakan yang tidak mencerminkan manusiawi.

Sebagai pribadi umat islam yang satu tubuh, hati ini menjerit, sakit dan sedih melihat saudara seiman di sakiti di bantai secara sadis. Meskipun sebelumnya kondisi seperti ini  Rasul SAW telah menggambarkan dan menerangkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh “Ahmad, AL-Baihaqi, Abu Dawud No.3745”.

Rasul mengatakan, “nyaris orang kafir menyerbu kalian (umat islam) seperti makanan diatas piring”. seseorang bertanya apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Rasul menjawab:  “bahkan kalian waktu itu banyak. Akan tetapi kalian seperti buih diatas air. dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan didalam hatimu penyakit wahn”. Seseorang bertanya apa wahn itu? Rasul menjawab: “Cinta dunia dan takut mati”.

Gambaran tersebut diatas mencerminkan bahwa kondisi umat islam saat ini mengalami kedzaliman di mana-mana. Negeri-negeri muslim hanya bisa melihat dan mengecam, akibat  tersekat oleh batas wilayah hukum lintas negara.  Disisi lain ada yang apatis menyibukan diri dengan urusan duniawinya, investasinya, visanya, dan virus corona seolah saudaranya yang di dzalimi bukan merupakan sesuatu hal yang urgent.
 
Untuk itu, umat islam sekarang ini butuh solusi konkret mengatasi kekerasan. Umat islam butuh perlindungan hukum yang tidak di sekat oleh lintas batas negara. Umat islam butuh penegakan hukum yang bukan tebang pilih. Tidak lain adalah KHILAFAH.

Kenapa kita harus mengimani khilafah adalah solusi umat? Karena khilafah adalah metode Nabi dan bisyarah Rasul sebagaimana dikemukakan dalam kitab ditulis dalam kitab “ Misyakatul Masabih” Bab al-Indzar wa Tahdzir , hlm. 461, cetakan al- Maktabah ar-rahimiah Delhi, India.  Dari Abu Huzaifah.

kekerasan terhadap umat islam akan segera terselsaikan apabila umat islam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Umat islam akan mengalami kemakmuran dan keberkahan apabila beriman dan bertakwa. []