Paradoks Physical Distancing

Oleh: Imam S Bahar (Praktisi Kesehatan. Tinggal di Gresik)

Sampai saat ini pemerintah masih mengadopsi teori Physical Distancing dengan kedisiplinan tingkat tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1 . Rakyat diperintah untuk WFH ( bekerja dari rumah ), belajar dari rumah, beribadah dari rumah tapi kebutuhan pokok rakyat tidak dijamin pemerintah.

Kasihan sekali pekerja harian, bagaimana mereka memenuhi nafkah kebutuhan pokok keluarganya. Padahal yang mendapat gaji bulanan juga banyak yang kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga nya.

2 . Pemerintah borong Rapid Test, padahal para ahli sudah menyatakan bahwa Rapid Test tidak sesuai untuk tes Covid-19.

Dari pada bakar duit untuk Rapid Test, mending tes secara massal dengan metode Swab dan PCR.

3 . Dengan Physical Distancing hanya memindahkan tanggung jawab negara kepada rakyat. Sudah ada pejabat daerah yang menyatakan “Sebaran Corona naik, salahkan rakyatnya ngeyel”. Rakyat pasti akan merespon lebih pedas jika banyak pejabat seperti ini.

4 . Seberapa kuat rakyat melakukan Physical Distancing ; rakyat biasa itu tidak punya gudang sembako. Tabungan uang rakyat juga tidak sebanding dengan kekayaan negara. Pengusaha pun sama, sudah mulai ngap-ngap an sekitar 2 minggu ini karena omset terjun bebas.

5 . Jika Physical Distancing gagal lalu mau kemana lagi selain Lock Down secara "radikal". Ingat, hampir sebagian besar kota di Indonesia sudah ada ODP maupun PDP.

6 . Seperti inilah hidup di negara yang menganut ideologi kapitalisme. Masyarakat terus didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok nya secara mandiri meskipun ditengah Pandemi Corona. Beda dengan negara yang taat kepada syari’at Islam. Kebutuhan dasar rakyat dipenuhi oleh negara. Apalagi saat rakyat dalam kesulitan. Karena seorang Khalifah (kepala negara) bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, dunia dan akhirat.