RAKYAT DALAM ANCAMAN CORONA DAN PENGUASA

Oleh : Abd. Latif

Penyebaran corona atau covid-19 di negeri Indonesia semakin meluas. Tidak hanya di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara, tapi virus sudah menyebar ke segenap penjuru nusantara. Belum ada sistem kendali yang diciptakan penguasa untuk membatasi wabah ini. Seolah covid-19 ini bebas kemana saja, berkelana dan berwisata di bumi nusantara untuk mencari korban-korban berikutnya. Bahkan seolah-olah telah mendapatkan legalitas dan undangan resmi dari negara.

Sebenarnar tidak hanya virus corona yang bebas berwisata di Indonesia. Warga asing pun khususnya orang-orang China,  bebas keluar-masuk Indonesia. Padahal semua faham bahwa China adalah produsen resmi corona yang membahayakan nyawa. Bahkan lebih konyol lagi, disaat negara-negara lain mengusir warga China yang mencoba masuk negaranya, penguasa Indonesia malah mengundangnya dengan iming-iming diskon 30%, membuka lebar-lebar pintu pelabuhan dan bandara, serta menyambut dengan mesra dan bangga.

Tuntutan rakyat untuk menutup semua akses masuknya orang-orang asing yang ditengarai membawa virus corona tidak dihiraukan penguasa. Bandara dan pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa. Tuntutan lockdown oleh para aktifis, MUI, Partai Politik, IDI, dan HAM ditolak dengan berbagai argumentasi. Padahal fakta dilapangan kebutuhan medis sangat terbatas atau bahkan tidak memadai.

Akibat dari sikap abai ini muncullah rasa ketakutan rakyat yang luar biasa atas ancaman corona. Betapa tidak, virus menyebar ke segala penjuru negeri tanpa ada deteksi dan penanganan yang pasti. Kita tidak tahu siapa-siapa yang sudah terpapar, siapa-siapa yang masih sehat, karena gejala yang tidak kasat mata. tapi ternyata telah menyasar siapa saja. Akhirnya rakyat dipaksa tetap dirumah oleh penguasa untuk menghindari penyebaran corona.

Dengan istilah social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga darurat kesehatan, rakyat tidak diperbolehkan keluar rumah, dunia Pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi diliburkan, kantor-kantor banyak yang tutup sebagi usaha penanggulangan. Ironinya tidak ada jaminan kebutuhan dari penguasa. Rezim berlepas tangan atas kebutuhan dasar warganya. Akibatnya rakyatpun terpaksa tetap bekerja seperti biasa. Karena mereka berfikir keluar dengan resiko corona, sementara diam dirumah mati Bersama keluarga karena kelaparan akibat peraturan penguasa.

Muncullah kritik-kritik pedas dari para aktifis-aktifis kemanusiaan. Berbagai kritikan muncul diberbagai media social. Dari youtube, facebook, tweet, WhatsApp, dan lain-lain muncul meme, kata-kata umpatan, kritik, saran, baik yang santai maupun yang pedas kepada otoriter penguasa. Tapi tidak mendapat respon yang menyenangkan. Yang ada malah penangkapan-penangkapan, ancaman-ancaman, dan berbagai tekanan dari penguasa.

Kriminalisasi saudara Ali Baharsyah adalah bukti yang nyata. Ditengah kepanikan dan kecemasan rakyat yang tak mendapatkan penghasilan juga tak mendapat jaminan kebutuhan pokok dari penguasa, rezim malah membuat kegaduhan dan menambah kemarahan umat. Disisi lain membebaskan para pendukungnya (narapidana) sementara disisi lain mengancam dan menangkapi musuh-musuh politiknya. Rezim semakin menekan dan mengancam rakyatnya yang kritis.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat Indonesia. Dimana rakyat yang sudah ditakutkan dengan ancaman virus corona sehingga harus berdiam diri dirumah tanpa ada yang dimakan keluarga. Sementara keluar mencari nafkah dianggap melawan peraturan negara. Menyampaikan kritik dianggap makar dan dikriminalisasi.

Inilah fakta hidup di negeri demokrasi yang kekuasaannya bagai tirai besi. Rakyat dituntut berjuang sendiri, sementara penguasa semakin abai. Keluar rumah terancam corona dan aturan penguasa, sementara di dalam rumah bisa mati Bersama keluarga. Semakin nyatalah bahwa rakyat Indonesia dalam ancaman corona dan penguasa. Inikah negara Pancasila ?